ADVERTISEMENT

Pengusaha Minta Anies Batalkan UMP DKI Rp 4,6 Juta, Buruh: Kami Terpukul

Aulia Damayanti - detikFinance
Rabu, 20 Jul 2022 12:36 WIB
Buruh Geruduk Balai Kota DKI
Foto: Buruh Geruduk Balai Kota DKI (Aulia Damayanti/detikcom)
Jakarta -

Buruh melakukan aksi di depan kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Balai Kota DKI Jakarta. Dalam kesempatan itu, masa aksi mengecam gugatan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) yang minta UMP 2022.

Gugatan itu menghasilkan putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menurunkan upah minimum provinsi (UMP) 2022 menjadi Rp 4,5 juta. Ketua Perwakilan Daerah (Perda) KSPI DKI Jakarta Winarso mengatakan berdasarkan informasinya, para pengusaha melakukan gugatan hanya karena mengalami kerugian moral bukan materil.

"Ketika di PTUN kita menanyakan APINDO apa motivasi menggugat, apa kerugian yang dialami? Jawaban mereka hanya kerugian moral yang perlu dicatat secara materil tidak ada. Kami kaum buruh diturunkan sangat terpukul," katanya kepada awak media di depan Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/7/2022).

Buruh juga menilai, gugatan yang disampaikan APINDO tidak mewakili buruh."Apa motivasinya APINDO sampai menggugat, sedangkan mereka sendiri tidak mewakili siapapun," jelasnya.

Winarso menyampaikan mengapa KSPI dan Partai Buruh menolak hasil putusan PTUN. Pertama, hasil putusan PTUN itu dikeluarkan setelah revisi Kepgub 1517 tahun 2021 dijalankan selama tujuh bulan.

Menurutnya, tidak mungkin kalau upah pekerja kemudian diturunkan di tengah jalan. la mengkhawatirkan akan adanya konflik horizontal yang timbul antara buruh dengan perusahaan.

Kedua, buruh menganggap bahwa PTUN DKI sudah menyalahgunakan kekuasaan. Kalau PTUN telah melampaui kewenangannya yakni hanya menguji dan menyidangkan gugatan terkait dengan persoalan administrasi.

"Kalau melihat kewenangan PTUN tersebut, seharusnya PTUN hanya sebatas menerima atau menolak gugatan yang diajukan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)," jelasnya.

"Tapi tiba-tiba PTUN menyatakan menerima gugatan Apindo, kemudian memutuskan kenaikan UMP DKI menjadi Rp 4,57 juta per bulan. Ini kan berbahaya siapa yang memberikan kewenangan pada PTUN untuk memutuskan?" tutupnya.

Lihat juga video 'Presiden KSPI Desak Anies Banding Putusan PTUN soal UMP DKI':

[Gambas:Video 20detik]



(dna/dna)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT