Pemerintah Jangan Otak-atik BUMN

Jakarta - Guna menutup defisit APBN, pemerintah diharapkan tidak mengotak-atik BUMN. BUMN jangan lagi diminta untuk menaikkan pajak atau dividen.Pemerintah lebih baik memberikan iklim usaha yang lebih baik sehingga keuntungan dapat meningkat dan dapat menambah besaran devisa kepada pemerintah."BUMN sudah tidak bisa dikorek-korek lagi. Ini sudah memenuhi UU dan menyumbang 80 persen dari penerimaan dividen pemerintah," kata Sekretaris Menneg BUMN Said Didu di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (20/6/2006).Kata dia, pemerintah masih memiliki waktu 6 bulan untuk memperbaiki iklim usaha. Iklim usaha yang baik dan kepastian hukum bagi direksi BUMN untuk mengambil kebijakan akan menaikkan keuntungan BUMN yang mendongkrak dividen dan pajak.Langkah penjualan BUMN untuk menutupi defisit juga dinilai tidak bijak. Angka penjualan BUMN tidak seberapa besar ketimbang pemerintah meningkatkan keuntungan BUMN."Jangan sampai pemerintah tidak memberikan iklim yang bagus. Tahu-tahu dividen turun, pajak turun, lalu akhirnya BUMN dijual," tukasnya.Menurut Said Didu, jika BUMN dijual Rp 2-3 triliun itu masih kecil jika dibandingkan dengan penerimaan pemerintah jika BUMN diperbaiki. (mar/)