Zulhas: Asal Pengusaha Patuh Jual Minyakita Rp 14.000, Saya Cabut DMO-DPO

Zulhas: Asal Pengusaha Patuh Jual Minyakita Rp 14.000, Saya Cabut DMO-DPO

Aulia Damayanti - detikFinance
Selasa, 26 Jul 2022 16:27 WIB
Mendag Zulkifli Hasan resmi meluncurkan minyak goreng curah dalam kemasan sederhana. Dalam kesempatan itu, Zulhas juga sempat melayani warga yang membeli migor curah.
Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta -

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meminta tetap menyalurkan minyak goreng curah dan memproduksi minyak goreng kemasan sederhana (MinyaKita) Rp 14.000/liter. Hal itu menjadi syarat akan dipertimbangkannya dicabutnya aturan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO).

"Asal pengusaha komit untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri minyak curah itu, minyak goreng kemasan sederhana. Asal ada komitmen dan pasti tidak melanggar untuk kepentingan bersama. Saya pertimbangkan DMO-DPO dicabut," ucapnya kepada awak media saat ditemui di kantor PT Gunung Raja Paksi (GRP), Cikarang, Kabupaten Bekasi, Rabu (26/7/2022).

Menurut Zulhas, jika pengusaha tidak melakukan komitmen itu alur dari distribusi dan permasalahan minyak goreng ini tidak akan selesai.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau tidak ada nanti susah lagi. Tetapi kalau konsisten, sama sama komitmennya kuat itu bagus. Pemerintah tidak usah repot atur, melalui administrasi, birokrasi. Tetapi harus ada niatan bareng-bareng," tegasnya.

Dorongan itu bersamaan dengan usaha pemerintah dalam upaya menurunkan harga tandan buah segar (TBS) sawit yang saat ini anjlok. Zulhas mengatakan, atas arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harga TBS harus didorong naik menjadi Rp 2.000/kg.

ADVERTISEMENT

"Presiden perintahkan TBS harus di atas Rp 2.000/kg. Nah oleh karena itu kita melakukan kebijakan dengan cepat agar segala kendala yang menyebabkan itu terjadi tidak ada lagi," terangnya.

Terkait untuk menanyakan komitmen pengusaha untuk distribusi minyak goreng curah murah dan MinyaKita, Zulhas bilang akan bertemu dengan pengusaha minyak goreng dalam waktu dekat.

"Saya usahakan akan bertemu untuk daring, kita akan rapat diatur oleh Sekjen," tuturnya.

Sementara sebelumnya, pengusaha sawit dan minyak goreng meminta pemerintah agar melakukan penugasan kepada badan usaha milik negara (BUMN) untuk mengurus distribusi minyak goreng murah ke masyarakat.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga bilang, seharusnya program itu bisa ditugaskan kepada Perum Bulog dan Holding BUMN Pangan ID Food. Ia menyarankan model distribusinya seperti penugasan Pertamina mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM).

"Itu kan kita udah lihat, kayak di Pertamina hulu hilir dia bisa kontrol. Seharusnya itu (program) jangan dikasih swasta, swasta ada cuan dia jalan, kalau tidak ada cuan dia diam aja," katanya dalam diskusi virtual di CNBC TV, Senin (25/7/2022).

"Tentang minyak goreng curah yang disampaikan oleh Pak Oke tadi, komitmen Pak Oke saya kira sudah mengetahui komitmen tidak akan jalan di depan menteri. Iya, tapi di belakangnya sih sudah tidak jalan. Oleh karena itu kita usulkan apa yang disampaikan tadi perlakukan minyak goreng dengan model Pertamina," ungkapnya.



Simak Video "Video: Rincian Sumber Uang Rp 11,8 T Disita di Kasus Korupsi Minyak Goreng"
[Gambas:Video 20detik]

Hide Ads