.webp)
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melakukan konsolidasi pengadaan laptop dalam negeri untuk Tahun Anggaran 2022 di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Konsolidasi laptop senilai Rp 6,33 triliun ini disebut mampu menghemat dana hingga Rp 1,8 triliun.
"Hari ini pemerintah di bawah orkestrasi dan arahan Presiden Joko Widodo, mencetak milestone baru yaitu konsolidasi pengadaan laptop dalam negeri, yang sebelumnya berjalan terpisah-pisah. Ini bukti komitmen pemerintah memperkuat industri laptop dalam negeri dan sekaligus meningkatkan efisiensi belanja negara," ujar Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas dalam keterangan tertulis, Kamis (28/7/2022).
Lebih detail Anas menjabarkan, dana Rp 6,33 triliun itu dibagi ke sejumlah pos seperti TIK Pendidikan Rp 3,42 triliun dan TIK Administrasi Perkantoran Rp 2,92 triliun. Karena dikonsolidasikan, pemerintah berhasil melakukan efisiensi Rp 1,8 triliun, terdiri atas efisiensi Rp 951,3 miliar untuk Laptop TIK Pendidikan dan efisiensi Rp 867,2 miliar untuk laptop Administrasi Perkantoran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita proses ini beberapa waktu terakhir, dan alhamdulillah hari ini tuntas. Pemerintah sebagai the biggest buyer perlu mengonsolidasikan belanja agar semakin efisien. Tentu saja karena efisiensi, penggunaan uang negara bisa optimal, bisa digunakan untuk keperluan pembangunan lainnya yang semakin mempercepat upaya pemulihan ekonomi," ujarnya.
Ia mengatakan produsen laptop yang dilibatkan dalam program ini telah memenuhi unsur tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 25%.
"Ini juga sekaligus memberi gambaran kepada pelaku usaha bahwa mereka harus investasi di Indonesia karena besarnya prospek belanja pemerintah," ujarnya.
Untuk rencana ke depan, pihaknya akan mengikuti arahan Presiden Joko Widodo. Di mana konsolidasi bisa dilakukan melalui kodefikasi barang yang saat ini sedang dirampungkan bersama Kementerian Keuangan dan BPS.
Sementara itu, Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan Kementerian Keuangan Edi Gunawan mengatakan tujuan dari program yakni pengadaan value for money dengan kuantitas, kualitas, mutu dan biaya yang sesuai.
"Ke depan Kemenkeu akan terus mendukung dan mendorong inisiasi pengadaan yang dilakukan LKPP beserta kementerian lain," tutup Edi.
(prf/hns)
