Swasta 'Ogah-ogahan' Jual Minyakita, Kemendag: Mbok Ya Mikir untuk Masyarakat!

ADVERTISEMENT

Swasta 'Ogah-ogahan' Jual Minyakita, Kemendag: Mbok Ya Mikir untuk Masyarakat!

Tim detikcom - detikFinance
Sabtu, 30 Jul 2022 10:00 WIB
Mendag Zulkifli Hasan resmi meluncurkan minyak goreng curah dalam kemasan sederhana. Dalam kesempatan itu, Zulhas juga sempat melayani warga yang membeli migor curah.
Minyakita/Foto: Rifkianto Nugroho

Keterangan Pengusaha Minyak Goreng soal Minyakita

Sebagai informasi, belakangan ini pengusaha minyak goreng mendorong pemerintah untuk mencabut kebijakan DMO-DPO demi kelancaran ekspor CPO atau minyak sawit mentah. Tidak hanya itu, pengusaha juga meminta agar pemerintah memberikan penugasan saja ke BUMN untuk produksi dan distribusi program Minyakita.

Saat ini diakui oleh Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNl) Sahat Sinaga bahwa Minyakita saat ini diproduksinya memang belum maksimal. Ia mengatakan produksi saat ini baru 5 sampai 10 ribu liter per bulannya.

"Ada (produksi Minyakita) sedikit-sedikit tapi tidak full capacity. Iya sekitar 5-10 ribu liter per bulan. Kalian perlu tahu bahwa pesan material plastik Minyakita itu penuh risiko," ungkapnya kepada detikcom.

Sahat mengatakan masih perlu ada usaha atau metode dari pemerintah agar produsen minyak goreng mau segera berinvestasi untuk produksi Minyakita. Ia menyarankan adanya pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan merek dagang Minyakita dilimpahkan ke BUMN.

"Itu perlu ada usaha metode pemerintah agar produsen minyak goreng mau segera berinvestasi untuk packing line. Nggak bentuk modal, bentuk lain saja, misalnya penjualan Minyakita selama 1,5 tahun PPN Rp 0. Lalu yang memiliki merek dagang Minyakita itu dilimpahkan ke Bulog dan ID Food," jelasnya.

Jadi, menurutnya harus ada peran pemerintah dalam produksi Minyakita ataupun untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sahat juga mengatakan jangan hanya bentuk regulasi saja, tetapi perlu ada penugasan ke BUMN karena menurutnya pemerintah lebih mempunyai kapasitas di sana.

"Kami dari GIMNI mengusulkan agar pemerintah itu punya peran kuat dalam hal pasokan Migor Rakyat ini, dan tidak diserahkan ke swasta," ucapnya.


(fdl/fdl)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT