ADVERTISEMENT

Jurus Pemerintah Lawan Penyakit PMK

Shafira Cendra Arini - detikFinance
Minggu, 31 Jul 2022 17:30 WIB
YOGYAKARTA, INDONESIA - JULY 22: A worker treats a cow infected with foot and mouth disease at a cattle farm on July 22, 2022 in Yogyakarta, Indonesia. Indonesia is battling an outbreak of foot and mouth disease, a highly-contagious disease that affects hooved animals such as cows and pigs and threatens to devastate the livestock industry if not erradicated. (Photo by Ulet Ifansasti/Getty Images)
Foto: Getty Images/Ulet Ifansasti
Jakarta -

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan kunjungan ke sejumlah daerah di Jawa Barat untuk meninjau kondisi penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Dalam momen tersebut, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) II Iwan Kurniawan mewakili Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bina Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi, menekankan pada daerah untuk mengoptimalkan pelaksanaan testing PCR/Antigen sebagai upaya mitigasi penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di wilayahnya.

"Penggunaan anggaran BTT yang efektif dan efisien disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah untuk penanganan PMK," ujar Iwan dalam kunjungannya ke kantor Bupati Bandung Barat akhir pekan ini, dalam keterangan tertulis, Minggu (31/07/2022).

Ia menambahkan, pengoptimalan testing PCR/Antigen ini diperlukan mengingat identifikasi hewan terdampak tidak dapat dilakukan hanya secara kasat mata/fisik.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (KBB) Maman Sulaiman melaporkan, KBB telah melakukan vaksinasi sebesar 12.500 dosis vaksin I Dari target 26.200 dosis di 14 kecamatan dari total 16 kecamatan terdampak. Namun hingga saat ini pemerintah daerah (Pemda) belum melakukan PCR terhadap hewan yang diindikasikan bebas PMK.

"Untuk melakukan percepatan pencegahan penyebaran, KBB telah mengalokasikan BTT sebesar Rp 2,4 miliar untuk pembelian obat-obatan, sarana dan prasarana," ujar Maman.

Selain itu Surat Edaran (SE) Bupati yang mewajibkan ASN untuk membeli daging dari peternak lokal minimal 2 kg dalam bentuk kepedulian Pemerintah KBB terhadap peternak yang terdampak wabah PMK.

Maman juga melaporkan data sebaran PMK di KBB, di mana hewan terdampak PMK sebagian besar adalah sapi perah (93,1%) sedangkan kondisi kasus PMK relatif masih meningkat namun menunjukkan tingkat kesembuhan yang signifikan.

Tidak hanya Kabupaten Bandung Barat, Kemendagri juga menyambangi Kabupaten Subang. Sekretaris Daerah Subang Asep Nuroni melaporkan, Subang telah melakukan Vaksin sebanyak 10.485 ekor ternak dari 10.500 vaksin yang diterima dan sebanyak 1277 ekor ternak telah menerima Vaksin kedua.

"Jumlah total kasus sebesar 1.169 ekor yang tersebar di 13 kecamatan dan 18 desa dengan kondisi sembuh 1.108 ekor, mati sebanyak 15 ekor, potong bersyarat 41 ekor dan hanya tersisa 5 ekor yang berisiko, sedangkan testing PCR baru dilakukan sebanyak 31 sampel," tutur Asep.

Di sisi lain, masih ada daerah di Kab. Subang yang sebagian besar masyarakatnya merupakan peternak sapi perah namun masih terbebas (zero case) wabah PMK. Daerah itu ialah Kecamatan Cipunagara

"Strategi kami dalam menangani Wabah PMK adalah dengan melakukan Biosecurity yang intensif serta mengoptimalkan kolaborasi lintas sektor," kata Camat Cipunagara Ganjar Taufiq.

Lebih Lanjut, Kemendagri melanjutkan perjalanan Ke Kabupaten Kuningan. Di sanan, Bupati kuningan Acep Purnama melaporkan Jumlah total kasus PMK sebanyak 4.181 ekor, tersebar di 20 kecamatan dengan kondisi sembuh 1.744, mati 160 ekor dan potong bersyarat sebanyak 286 ekor. Sedangkan Test PCR baru dilaksanakan terhadap 61 sampel.

"Pemkab Kuningan telah melakukan beberapa tindakan preventif diantaranya vaksinasi sebanyak 6.099 dosis, menerbitkan SE Kewaspadaan Masyarakat terhadap PMK, sosialisasi serta upaya-upaya pengendalian dan penanggulangan PMK yang diperlukan," tutur Acep.

Sementara itu, imbas dari PMK ini sangat terasa oleh para peternak di sana. Mereka mengeluhkan dampak ekonomi yang dirasakan dengan kematian ternak, di mana populasi berkurang dari 6.000 ekor/Februari 2022 menjadi 2.400/Juli 2022, serta menurunnya produksi susu hingga 30%.

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kuningan Dadi Hariadi menuturkan, pihaknya masih kekurangan SDM dalam melakukan penanganan wabah PMK ini. Di mana saat ini hanya tersedia dua Dokter hewan.

Oleh karena itu, dalam menanggapi hal tersebut, Iwan mengatakan, dibutuhkan sinergi dan kolaborasi antar instansi baik di pusat maupun daerah dalam penanganan wabah PMK ini.

"Pentingnya kolaborasi seluruh pihak, baik pemerintah termasuk TNI/Polri, swasta maupun masyarakat dalam penanganan wabah PMK. Updating data terhadap sebaran virus PMK harus dilakukan untuk memonitoring data yang terbaru. Perlunya perhatian khusus untuk penanganan wabah PMK sehingga perekonomian peternak dapat kembali pulih dan memberikan keamanan dalam pelaksanaan G20," tegas Iwan.

(dna/dna)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT