Defisit APBN-P 2006 Mencapai Rp 42,4 Triliun

Jakarta - Pemerintah akan menetapkan defisit anggaran dalam APBN-Perubahan (APBN-P) 2006 sebesar Rp 42,4 triliun atau 1,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).Perubahan asumsi dalam APBN-P 2006 yang akan dibahas dengan DPR Juli mendatang ini berdasarkan evaluasi pada semester I-2006, yang mengalami berbagai perubahan signifikan sehingga menyebabkan perubahan di dalam APBN.Demikian penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam jumpa pers bersama Menko Perekonomian Boediono dan Meneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, usai sidang kabinet di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (21/6/2006).Dalam APBN-P 2006, pendapatan negara akan berubah dari Rp 625,2 triliun menjadi Rp 647,4 triliun. Pendapatan ini terutama dari sektor perpajakan yang semula Rp 416 triliun menjadi Rp 423,35 triliun.Sedangkan belanja negara diperkirakan akan berubah dari Rp 467,7 triliun menjadi Rp 689,8 triliun. "Sehingga perkiraan defisit akan sekitar Rp 42,4 triliun atau 1,4 persen dari GDP," ujar Sri Mulyani. Pembiayaan defisit ini, ungkap Sri, akan dipenuhi dari pembiayaan dalam negeri sebesar Rp 55,3 triliun yang akan dikurangi pembiayaan luar negeri netto sebesar Rp 12,9 triliun. "Sehingga jadinya jumlah defisit tertutupi," katanya.Menurut Sri, perubahan dari sisi pendapatan belanja dan pembiayaan ini akan mencakup berbagai konsekuensi. Terutama berkaitan dengan beberapa pos dari penerimaan yang masih harus ditingkatkan. Dari sisi belanja, lanjut Sri, dialokasikan untuk menampung berbagai kebutuhan mendesak selama semester I-2006 seperti yang sudah diinventarisir pemerintah.Hal ini mencakup kenaikan anggaran pendidikan, bencana alam, subsidi PLN karena tidak jadi kenaikan tarif dasar listrik (TDL), tambahan untuk rehabilitasi serta rekonstruksi untuk Aceh dan Jawa Tengah terutama di Klaten."Kemudian kita juga menambahkan untuk bantuan langsung tunai (BLT), karena jumlah coverage dari orang miskin meningkat. Kita juga perlu menaikkan jumlah untuk subsidi pupuk," tutur Sri.Selain itu, pemerintah juga harus mengalokasikan biaya pengeluaran suku bunga yang berasal dari Surat Utang Negara (SUN) serta berbagai pengeluaran yang berhubungan dengan pinjaman luar negeri, yang penyerapannya masih akan dilihat lagi oleh Bappenas.Asumsi yang digunakan dalam APBN-P 2006 adalah pertumbuhan ekonomi 5,9 persen. Nilai tukar Rp 9.300 per dolar AS, inflasi 8 persen, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 bulan 12 persen, harga minyak US$ 62 per barel dengan liftingminyak satu juta barel per hari.Biaya defisit APBN-P 2006 berasal dari pinjaman luar negeri, serta dari pinjamanprogram yang meningkat dari Rp 9,9 triliun menjadi Rp 15,8 triliun dan pinjaman proyek dari Rp 25,2 triliun menjadi Rp 25,9 triliun. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri 2006 mencapai Rp 54,7 triliun. "Jadi secara netto 2006 negatif Rp 12,9 triliun, karena yang kita tarik hanya Rp 41,8 dan kita bayarkan kembali Rp 54,7 triliun," jelas Sri. (ir/)