ADVERTISEMENT

3 Catatan Penting Ekonom buat Jokowi

Aulia Damayanti - detikFinance
Kamis, 04 Agu 2022 22:33 WIB
Reshuffle artinya apa? Hal ini banyak dibicarakan oleh masyarakat ditengah maraknya isu reshufle kabinet Joko Widodo (Jokowi). Berikut informasinya.
Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja bertemu dengan sejumlah ekonom, Rabu (3/8/2022). Menurut Ekonom Senior INDEF Dradjad Wibowo, yang hadir dalam pertemuan itu, ada beberapa materi yang dibahas, salah satunya mengenai hilirisasi tambang mineral di Indonesia

"Banyak kebijakan ekonomi yang disampaikan oleh Presiden. Kali ini saya akan menyoroti hilirisasi tambang mineral. Secara obyektif saya harus mengapresiasi apa yang yang sudah dicapai oleh Presiden Jokowi dan jajarannya," ujar Dradjad kepada wartawan Kamis (4/8/2022).

Meski begitu, ada sejumlah kritik dan saran yang disampaikan kepada Jokowi. Pertama, Indonesia perlu memperbaiki ekosistem bisnis, agar sisi pemerataan dari hilirisasi bisa maksimal.

"Pelaku usaha menengah dan kecil yang mendapat nilai tambah dari hilirisasi perlu diperbanyak," kata Dradjad.

Kedua, hilirisasi agroindustri juga perlu digenjot seperti di tambang. Ia mencontohkan seperti sawit yang saat ini banyak dikerjain di Amerika Utara dan Uni Eropa. "Jadi harus hilirisasi," lanjut Drajad.

"Ketiga, menurutnya hilirisasi migas perlu mendapat perhatian lebih. Puluhan tahun Indonesia telah tergantung pada Singapura yang tidak punya minyak, karena hilir migas kita tertinggal," tambahnya.

Meski begitu, apa yang dilakukan Presiden Jokowi saat ini perlu diapresiasi. Pasalnya Jokowi telah berhadapan langsung dengan negara besar dan pemain tambang global yang dirugikan.

"Jelas tekanannya jauh lebih besar. Contoh konkretnya adalah hilirisasi nikel dan kaitannya dengan ekspor besi/baja. Pada tahun 2012-2014 ekspor besi/baja Indonesia hanya berkisar US$ 1,6 miliar- US$ 2,1 miliar. Tahun 2019 ekspornya US$ 7,9 miliar. Setelah hilirisasi tahun 2020, ekspor besi/baja naik menjadi US$ 11.3 miliar (2020), bahkan melonjak hampir 2 kali lipat menjadi US$ 21,4 miliar pada 2021," jelasnya.

Dradjad menambahkan lawan yang dihadapi Jokowi dalam menekan ekspor nikel tidak main-main. Ia mengatakan sejak Jokowi melarang ekspor nikel, Uni Eropa marah karena Indonesia eksportir nikel kedua terbesar ke Uni Eropa.

"Penyebabnya, industri baja di sana terancam kekurangan nikel," ucapnya.

Meski begitu, menurutnya manfaat hilirisasi bisa menambah nilai tambah negara secara signifikan. "Neraca perdagangan dan pembayaran diuntungkan, ini memperkuat stabilitas makro termasuk nilai tukar rupiah," tutur Dradjad.

(hns/hns)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT