Draf RUU Perlindungan Pasar Lagi Dibahas, Pedagang Minta Hal Ini

Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) melakukan pertemuan dengan Badan Keahlian Dewan (BKD) Setjen DPR RI. Kedua belah pihak ini bertemu dalam rangka membahas draft RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat.

Dalam pertemuan itu, DPP APSSI dan BKD Setjen DPR RI membahas kerangka RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar yang terdiri dari 10 Bab dan 47 Pasal hasil penyusunan Tim BKD Setjen DPR RI.

Ketua Umum APPSI Sudaryono mengharapkan dalam draf RUU tersebut aspek perlindungan bagi pasar tetap diakomodir. Sedangkan aspek pemberdayaan, seperti rumusan BKD tidak terlalu menjadi perhatian tim APPSI.

"Sebab, dari hasil analisis dan pembahasan di internal tim APPSI, yang berkaitan dengan aspek pemberdayaan sudah cukup memadai. Untuk itu, DPP APPSI menekankan aspek perlindungan," Ungkap Ketua Umum DPP APPSI, Sudaryono dalam keterangannya, Kamis (11/8/2022)

Dengan adanya aspek perlindungan, lanjut Sudaryono, maka keberadaan dan eksistensi pasar rakyat tradisional ke depan tetap ada.

"Di mana substansi yang berkaitan dengan perlindungan, antara lain, pertama pentingnya unsur zonasi antara sarana perdagangan, yaitu jarak antara pasar rakyat dengan ritel moderen khususnya mini market, kedua, pembatasan jam operasional ritel moderen," Jelasnya.

Selain itu, dikatakan Sudaryono, pihaknya mengharapkan pemerintah menyiapkan gudang sebagai buffer stock untuk kebutuhan pokok. Kemudian dia juga mengharapkan ada jaminan kerugian yang disebabkan oleh investor.

"Yang Kelima, sanksi bagi aparatur pemerintahan yang merugikan pedagang pasar dalam revitalisasi dan pengelolaan pasar, keenam pentingnya perlindungan asuransi dan kompensasi bagi pedagang apabila ada musibah terhadap keberadaan pasar, termasuk di dalamnya apabila ada sisa waktu masa hak guna pakai tetapi pasar terjadi kebakaran. Maka pedagang berhak memperoleh kompensasi," Papar Sudaryono.

Lanjut ke halaman berikutnya