ADVERTISEMENT

Jokowi Minta Tito Izinkan 'Dana Darurat' Daerah Bisa Dipakai Atasi Inflasi

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Kamis, 18 Agu 2022 11:52 WIB
Presiden Joko Widodo kembali menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri. Ratas itu membahas mengenai pengadaan alutsista.
Presiden Joko Widodo (Jokowi)/Foto: Rengga Sancaya
Jakarta -

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendapatkan titah khusus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tito diminta untuk membuat aturan yang mengizinkan pemerintah daerah menggunakan anggaran tak terduga untuk mengatasi inflasi.

Jokowi mengaku mendapat laporan dari kepala daerah di Merauke soal beras yang pasokannya melimpah dan harganya murah. Menurutnya, apabila beras-beras dari Merauke ini kelebihan pasokan seharusnya bisa diberikan ke daerah lain yang kekurangan.

"Saya pernah ke Merauke, kepala daerah di sana sampaikan kepada saya, 'Pak beras kita melimpah di sini, tapi nggak ada yang beli, harganya murah cuma Rp 6 ribu Pak.' Setelah saya cek ke bawah, benar Rp 6 ribu. Kemudian ada daerah lain yang kekurangan beras, kenapa nggak ambil dari Merauke yang harganya masih murah," papar Jokowi dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2022, Kamis (18/8/2022).

Usut punya usut, Jokowi menyatakan ongkos kirim jadi masalah utama beras Merauke tak dapat didistribusikan ke daerah lain. "Problem-nya transportasi mahal," katanya.

Dari situ lah menurutnya anggaran tak terduga daerah seharusnya bisa digunakan menutup biaya transportasi beras Merauke ke daerah lain. Namun, keperluannya harus ditetapkan untuk mengatasi inflasi di daerah lain.

Maka dari itu, Jokowi menyampaikan kepada Tito agar memberikan izin khusus supaya anggaran tidak terduga bisa digunakan untuk mengatasi masalah inflasi seperti kasus beras Merauke yang sudah dia sampaikan.

"Saya juga perintahkan Mendagri keluarkan surat keputusan atau surat edaran menyatakan kalau anggaran tidak terduga bisa digunakan untuk selesaikan inflasi di daerah," papar Jokowi.

"(Contohnya) digunakan untuk itu tadi menutupi biaya transportasi, biaya distribusi," sebutnya.

Tonton juga Video: Remisi 168 Ribu Napi Buat Kemenkumham Hemat Anggaran Makan Rp 259 M

[Gambas:Video 20detik]



(hal/ara)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT