RI Kemungkinan Gandeng Iran

Jakarta - Pemerintah berniat mempercepat pengadaan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang semula ditargetkan paling lambat realisasinya pada 2016 menjadi 2011. Nah, untuk partnernya, Indonesia menjajaki kemungkinan kerjasama dengan Iran. Percepatan target yang tertuang dalam Kebijakan Energi Nasional ini dimaksudkan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan energi listrik yang pada tahun 2009 diperkirakan mencapai 3.000 mega watt. "Tapi kalau PLTN nggak mungkin (selesai 2009). Karena proses kontrak, studi sampai membangun (situs pembangkit) butuh lima tahun kalau kita mulai sekarang," kata Menristek Kusmayanto Kadiman, di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (27/6/2006).Hal itu disampaikan Kusmayanto kepada wartawan usai tandatangani MoU kerjasama RI-Iran bidang IPTEK bersama Menteri Pendidikan, Riset dan teknologi Iran, Muhammad Mehdi Zahedi. Prosesi tersebut disaksikan langsung oleh Wapres Jusuf Kalla (JK). Menurut Kusmayanto, percepatan pembangunan PLTN itu secara prinsip bukan masalah. Pemerintah telah jalin kerjasama pengadaan pembangkit listrik energi nuklir dengan BUMN serupa dari Korea. Negoisasi dengan Jepang dan Perancis di bidang tersebut juga tengah berlangsung. "Tidak tertutup kemungkinan dengan Iran. Dengan AS? Mmm...," ujar Kusmayanto sambil memasang ekspresi muka berpikir. Untuk calon investor, lanjut Kusmayanto, Indonesia tampaknya tidak mengalami masalah. Sudah banyak calon investor yang menyatakan berminat membangun pembangkit yang mampu menghasilkan listrik sampai 1500 Mega watt per site itu. Mereka kini tinggal menunggu komitmen tegas pemerintah sebagai pembeli listrik dalam jangka panjang yang mereka hasilkan.Kusmayanto juga mengaku ada salah satu investor dari dalam negeri yang telah berbicaraan serius dengan dirinya dan dirut PLN. Harga listrik yang ditawarkan adalah sebesar US$ 4 sen per kilo watt. Sayang Kusmayanto tidak bersedia mengungkap siapa investor dalam negeri ia maksud. (qom/)