Pemerintah Tolak Revitalisasi Texmaco

Jakarta - Pemerintah mengajukan tiga opsi untuk menyelesaikan aset-aset milik Texmaco Grup yang hingga kini masih terkatung-katung. Dari tiga opsi itu, yang pasti pemerintah menolak revitalisasi.Ketiga opsi itu adalah: pertama, opsi revitalisasi bidang usaha milik Texmaco Grup yang meliputi bidang usaha tekstil dan engineering.Kedua, opsi disposal atau penjualan hak tagih yang dimiliki pemerintah. Ketiga, opsi tindakan hukum.Opsi revitalisasi dapat dilakukan dengan dua kemungkinan, yakni revitalisasi bidang usaha tekstil dan engineering sekaligus, atau revitalisasi bidang usaha tekstil saja ditambah power plant.Namun berdasarkan kajian dari konsultan independen, revitalisasi bidang usaha tekstil dan engineering membutuhkan dana US$ 285 juta. Sementara untuk revitalisasi tekstil dan power plant mencapai US$ 175 juta.Opsi ini memiliki banyak kelemahan, yakni tingkat pengembalian utang dilihat dari kelayakan bisnis hanya US$ 20 juta per tahunnya. Dan proses untuk mencari dana sebesar itu butuh waktu sekitar 18 bulan."Jika masuk US$ 285 juta, 15 tahun dikembalikan baru uang kita dibalikkan lagi. Jadi sangat lama. Dan hal-hal itulah yang tidak dapat kami terima," kata Dirut PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Muhammad Syahrial dalam penjelasannya di depan Komisi XI DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/6/2006) malam.Syahrial menjelaskan, untuk opsi penjualan hak tagih senilai Rp 27 triliun meliputi kewajiban tertunggak Texmaco seperti pajak, kepada PGN, PLN dan karyawan. Proses penyelesaiannya lebih cepat karena ini sifatnya jual putus.Perkiraan tingkat pengembalian lebih besar dibandingkan opsi yang pertama, yakni revitalisasi karena pemerintah mendapat pengembalian di muka langsung dan adanya tambahan modal kerja beralih ke kreditor baru.Namun opsi kedua ini memiliki kelemahan yakni: potensi investor yang sangat sedikit, tingkat pengembalian rendah dan adanya potensi penolakan dari pemilik lama yakni Marimutu Sinavasan.Untuk opsi tindakan hukum, Syahrial memperkirakan makan waktu cukup lama dan memerlukan biaya yang cukup besar. Meskipun ada sisi positifnya yakni ada keputusan pengadilan tetap. Namun sisi negatifnya lebih banyak.Selain memakan waktu lama, opsi hukum juga belum tentu menguntungkan posisi pemerintah melalui penundaan kewajiban pembayaran utang. Syahrial menilai, masalah karyawan tidak akan terselesaikan melalui opsi hukum ini."Setelah dilakukan pembahasan dengan Menkeu, maka opsi yang paling realistis yang dapat dijalankan adalah opsi disposal. Opsi tersebut Insya Allah dapat memberikan hasil optimal baik untuk pemerintah, karyawan, Texmaco Grup dan stakeholder lainnya. PPA meminta DPR untuk mendukung pelaksanaan opsi dari disposal ini," urai Syahrial. (qom/)