Pemda Disarankan 'Belanja' SUN

Jakarta - Pemda disarankan untuk membelanjakan dananya ke Surat Utang Negara (SUN) ketimbang Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Jadi istilahnya, dana pemerintah pusat keluar kantong, masuk kantong lagi."Alangkah baiknya kalau pemda ini mengembalikan lagi pada pemerintah pusat, tidak disimpan lagi di SBI. Tukarlah dengan SUN. Itu lebih baik," demikian saran dari Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta.Ia menyampaikan hal tersebut usai mengikuti pelantikan Kepala BPS di Gedung Bappenas, Jalan Taman Suropati, Jakarta, Rabu (28/6/2006).Menkeu Sri Mulyani sebelumnya mengatakan, sejumlah pemda telah menempatkan dananya ke SBI sehingga total mencapai Rp 43 triliun. Padahal dana itu semestinya digunakan untuk pembangunan.Paskah mengakui, dana-dana pemda itu bukan lagi menjadi hak pemerintah pusat, sehingga penempatannya sepenuhnya berada di dalam wewenang pemda."Dana yang disimpan di SBI adalah dana saving pemda, karena dana-dana tersebut tidak optimal digunakan untuk pembangunan di daerahnya atau juga karena daerah tersebut sudah cukup mampu untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri melalui penerimaan asli daerahnya," jelas Paskah.Agar hal tersebut tidak terjadi hal seperti itu, Paskah menyarankan agar pengesahan APBN dan APBD harus dilakukan bersamaan. Sehingga dana langsung dapat digunakan untuk pembangunan dan tidak ada waktu untuk disimpan. "Makanya APBN dengan APBD itu harus seiring sehingga tidak ada waktu saving dulu," tambahnya.Di tempat terpisah, Menko Perekonomian Boediono meminta agar pemda memperlancar pelaksanaan anggaran di daerah masing-masing. Boediono melihat penempatan dana pemda ke SBI itu disebabkan karena terlambatnya pencairan anggaran."Itu saya kira daerah harus melihat dana itu sebagai dana yang seharusnya digunakan, tentunya melalui APBN. Artinya, proses penyusunan APBD segera disiapkan, kelancaran pelaksanaannya harus diupayakan," ujar Boediono yang ditemui usai acara 'National Conference in Rural Investment Climate' di Hotel Hilton, Jakarta. (qom/)