.webp)
Pemerintah secara intens terus memonitor dan mengevaluasi penerapan kebijakan pangan nasional. Hal ini guna memastikan agar kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi secara merata dan sesuai dengan kondisi terkini.
Adapun salah satu kebijakan pemerintah saat ini adalah dengan melakukan penguatan stok beras. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara hybrid pun menggelar Rapat Koordinasi Terbatas Kebijakan Pangan, Jumat (2/9). Hal ini untuk memastikan semua bahan pangan cukup hingga akhir 2022 melalui perluasan tanam maupun pengadaan.
"Dalam Rakortas diputuskan yang pertama tentang kebijakan pembelian gabah/beras petani dengan fleksibilitas harga, dan yang kedua adalah Badan Pangan Nasional menugaskan kepada Perum Bulog dalam rangka penguatan stok CBP untuk melakukan pembelian gabah/beras dengan menggunakan fleksibilitas harga," kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/9/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan panen gadu petani diperkirakan akan menghasilkan panen sebesar 5 juta ton. Oleh karena itu, Bulog diharapkan dapat menyerap hingga 1,2 juta ton dengan fleksibilitas harga.
Dalam Rakortas tersebut, Airlangga juga menjelaskan soal bahan makanan yang mengalami deflasi sebesar 2,64% (mtm) pada Agustus 2022. Secara rinci, komoditas bahan makanan yang memberikan andil deflasi pada Agustus 2022 adalah bawang merah 0,15%, cabai merah 0,12%, cabai rawit 0,07%, minyak goreng 0,06%, daging ayam ras 0,06%, tomat 0,03%, ikan segar, jeruk dan bawang putih masing-masing 0,01%.
Sementara itu, komoditas yang memberikan andil dalam inflasi, yaitu telur ayam ras dan beras masing-masing 0,02%.
"Dari angka tersebut, kemarin kita juga telah rapat dengan seluruh gubernur dan meminta seluruh gubernur untuk membantu menekan harga inflasi kenaikan harga melalui berbagai upaya antara lain dengan operasi pasar dan mengatur transportasi sebagai dukungan memperlancar distribusi," pungkas Airlangga.
Sebagai informasi, turut hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Wakil Menteri BUMN, Kepala Badan Pangan Nasional, Wakasatgas Pangan, Kepala Badan Pusat Statistik, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Direktur Utama Bulog, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, dan yang mewakili Menteri Keuangan, serta yang mewakili Sekretaris Kabinet.
(fhs/hns)
