Kemenhub Buka Suara soal Karcis Parkir Ojol di Stasiun Bekasi Timur

ADVERTISEMENT

Kemenhub Buka Suara soal Karcis Parkir Ojol di Stasiun Bekasi Timur

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Kamis, 08 Sep 2022 19:06 WIB
Calon penumpang KRL mengeluhkan penarikan tarif jika ojol yang ditumpanginya masuk Stasiun Bekasi Timur. PT KAI memberi penjelasan. (dok PT KAI Daop 1)
Foto: Calon penumpang KRL mengeluhkan penarikan tarif jika ojol yang ditumpanginya masuk Stasiun Bekasi Timur. PT KAI memberi penjelasan. (dok PT KAI Daop 1)
Jakarta -

Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan penjelasan terkait hebohnya penarikan uang jika ojek online yang ditumpangi calon penumpang KRL masuk ke area Stasiun Bekasi Timur. DJKA menyatakan jika itu bukanlah pungutan liar.

DJKA melalui Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Wilayah Jakarta dan Banten menyatakan, PT Totabuan Manajemen Parkir merupakan pihak yang secara resmi mengelola lahan parkir di Stasiun Bekasi Timur.

"DJKA telah memberikan persetujuan sewa secara resmi kepada PT Totabuan Manajemen Parkir sesuai prosedur yang berlaku," kata Kepala BTP Wilayah Jakarta dan Banten Rode Paulus dalam keterangannya, Kamis (8/9/2022).

Rode menjelaskan, lahan parkir pada Stasiun Bekasi Timur tersebut merupakan Barang Milik negara (BMN) yang masuk dalam inventaris milik BTP Wilayah Jakarta dan Banten. Dalam hal ini, skema kegiatan sewa yang dilakukan PT Totabuan Manajemen Parkir telah sesuai dengan PMK 115/2020.

Tahap awal proses sewa lahan dilakukan setelah PT Totabuan Manajemen Parkir mengajukan permohonan kepada Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta dan Banten untuk diteruskan ke Kementerian Keuangan (sebagai pengelola barang).

"Permohonan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan perjanjian sewa kepada DJKA Kemenhub (sebagai pengguna barang) dan mulai berlaku sejak 27 April 2022," sambung Rode.

Dalam menjalankan kewajiban sesuai perjanjian, PT Totabuan Manajemen Parkir telah membayar sewa kepada Kementerian Keuangan yang kemudian dimasukkan ke Kas Negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Terkait dengan aduan yang disampaikan oleh masyarakat, Rode menyebut bahwa pihaknya juga telah memastikan agar tidak perlu ada lagi biaya parkir yang dibebankan kepada ojek online.

"Permasalahan ini sebetulnya sudah kami tindak lanjut dan selesaikan sejak dua minggu lalu dan kami pastikan tidak ada pungutan atau biaya parkir yang harus dibayar oleh pengemudi ojek online," jelas Rode Paulus.

Adapun informasi mengenai biaya sebesar Rp 1.000 yang dikenakan oleh PT Totabuan Manajemen Parkir kepada pengemudi ojek online merupakan retribusi atas penurunan penumpang di lahan parkir yang termasuk ke dalam perjanjian sewa. Retribusi ini dikenakan dengan alasan kegiatan penurunan penumpang oleh ojek online tersebut sempat menyebabkan operasional lahan parkir menjadi overload.

Kendati demikian, Rode memastikan bahwa manajemen parkir bagi ojek online sudah dikondisikan agar tidak perlu lagi memasuki area parkir berbayar.

"Kami arahkan agar pengemudi ojek online menurunkan penumpang di area drop off yang sudah tersedia di luar wilayah yang dikelola oleh PT Totabuan Manajemen Parkir," jelas Rode.



Simak Video "Kakao Akuisisi 9% Saham SM Entertainment"
[Gambas:Video 20detik]
(acd/zlf)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT