Kinerja Kantor Boediono Belum Optimal

Jakarta - Kantor Menko Perekonomian di bawah pimpinan Boediono hingga Juni 2006 baru menyelesaikan 31 dari total 77 kebijakan atau sekitar 40 persennya. "Pemantauan sejauh ini tidak terlalu memuaskan karena sampai Juni kita hanya berhasil menyelesaikan secara kumulatif 40 persen dari target-target yang harus selesai Juni," ujar Deputi Menko Perekonomian Bidang Infrastruktur Suyono Dikun.Ia menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/7/2006).Kebijakan yang berhasil diselesaikan adalah kebijakan strategis seperti peraturan dan kelembagaan yang berhasil diselesaikan adalah 16 dari total 35 kebijakan atau sebesar 40 persennya. Juga kebijakan sektor yang baru selesai 10 dari 38 kebijakan, atau 36 persennya. Sedangkan kebijakan terkait Pemda sudah 100 persen diselesaikan karena hanya 3 kebijakan. Kebijakan percepatan transaksi atau untuk pembiayaan infrastruktur diselesaikan 18 persen atau 2 kebijakan dari 11 kebijakan. Pada tahun 2005, telah diselesaikan sebanyak 50 kebijakan dan untuk tahun 2006 akan diselesaikan sebanyak 153 kebijakan. "Kita masih harus kerjakan untuk menyelesaikan 153 kebijakan yang akan dilaksanakan tahun 2006 ini. Dan kita akan bekerja keras untuk menyelesaikannya," tambah Suyono.Dari total 153 kebijakan pada tahun 2006 terdiri dari kebijakan strategis lintas sektor, restrukturisasi dan reformasi kebijakan sektor dan korporasi guna mendorong terlaksananya persaingan yang sehat dalam penyediaan infrastruktur. Juga regulasi untuk menghilangkan penyalahgunaan hak monopoli dan melindungi masyarakat maupun penanam modal dalam penyediaan infrastruktur. Serta juga pemisahan secara tegas antara menteri, kepala lembaga, kepala daerah yang berfungsi sebagai penyusun kebijakan dengan BUMN atau BUMD sebagai operator. (qom/)