ADVERTISEMENT

Imbangi Inflasi, Ekonom: Harus Ada Kenaikan Upah

Vandy Yansa - detikFinance
Senin, 12 Sep 2022 15:16 WIB
Jakarta -

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad menyarankan inflasi harus diimbangi kenaikan upah. Pasalnya upah atau gaji menjadi indikator ekonomi dan daya beli baik di Indonesia.

"Menurut saya mau tidak mau harus ada kenaikan upah, besarannya bervariasi tapi minimal agar daya beli masyarakat atau pegawai tetap bisa bekerja normal, dengan kehidupan normal. Minimal inflasi itu yang harus ditanggung, ditambah ada insentif. Insentif apa saja, tergantung dari kinerja masing-masing sektor," ujar Ahmad dalam acara dMentor detikcom, Kamis (8/9/2022).

Tauhid katakan di tengah inflasi seperti ini tentu ada beberapa sektor yang bertumbuh, karena itu wajar kalau ada penyesuaian. Karena itu penyesuaian gaji dirasa wajar naik di tengah inflasi.

"Tapi ada sektor yang lagi enggak bergerak misalnya di sektor real estate, sektor konstruksi itu kurang lebih growth dua persen, jadi kalau mereka naik hanya memenuhi ekspektasi dari inflasi plus tambah sedikit insentif. Jadi bisa beragam menyesuaikan masing-masing sektor, karena memang bagi pekerja minimal itu dulu yang dipegang, jangan sampai tidak ada kenaikan. Tahun depan sudah pasti menjerit," ujarnya.

Tauhid menjelaskan kalau ingin ekonomi tumbuh dengan daya beli masyarakat baik, maka konsumsi harus stabil. Oleh karena itu untuk membuat daya stabil harus ada penyesuaian upah.

"Memang tidak berlaku tahun ini, regulasi berlaku tahun depan karena kalau ditetapkan biasanya tidak langsung, karena pelaku usaha harus menghitung ulang kapasitas bisnis mereka berapa kenaikan upah yang pantas, sesuaikan dengan prospek di tahun depan," ujarnya.

Soal kenaikan kata Tauhid akan menimbulkan pro dan kontra antara pengusaha dan pekerja. Karena itu ketika inflasi negara harus hadir, sebagai wujud keadilan dalam pemerintahan yang baik.

"Regulasi ini domain ke pemerintah, bagaimana nanti ada ruang negosiasi antara kelompok buruh dengan pelaku usaha tentang peraturan menteri tenaga kerja soal upah itu sendiri. Kalau tidak dibuka ruang pasti akan ada banyak pihak dirugikan," tutupnya.

(vys/ed)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT