Pemerintah Tarik Utang Rp 696 T di 2023, Ini Rinciannya

ADVERTISEMENT

Pemerintah Tarik Utang Rp 696 T di 2023, Ini Rinciannya

Anisa Indraini - detikFinance
Senin, 12 Sep 2022 18:03 WIB
Petugas Cash Center BNI menyusun tumpukan uang rupiah untuk didistribusikan ke berbagai bank di seluruh Indonesia dalam memenuhi kebutuhan uang tunai jelang Natal dan Tahun Baru. Kepala Kantor perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua mengungkapkan jumlah transaksi penarikan uang tunai sudah mulai meningkat dibanding bulan sebelumnya yang bisa mencapai penarikan sekitar Rp1 triliun. Sedangkan untuk Natal dan tahun baru ini secara khusus mereka menyiapkan Rp3 triliun walaupun sempat diprediksi kebutuhannya menyentuh sekitar Rp3,5 triliun. (FOTO: Rachman Haryanto/detikcom)
Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -

Kementerian Keuangan menargetkan pembiayaan utang tahun depan Rp 696,32 triliun. Angka itu menurun jika dibandingkan dengan outlook tahun ini Rp 757,55 triliun.

"Komponen dari pembiayaan utang Rp 696.317.600.000.000 terdiri atas SBN (neto) Rp 712,93 triliun, pinjaman (neto) sebesar negatif Rp 16,62 triliun," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam rapat Panja dengan Badan Anggaran DPR RI tentang APBN 2023, Senin (12/9/2022).

Pinjaman neto negatif karena pembayaran cicilan atau pokok pinjaman lebih besar dibandingkan penarikan pinjaman baru. Dalam pinjaman pemerintah, terdiri dari pinjaman dalam negeri neto sebesar Rp 749,5 miliar dan pinjaman luar negeri neto negatif Rp 17,370 triliun.

"Arah kebijakan utang 2023 kita tetap mengarahkan utang sebagai instrumen pendukung pencapaian target pembangunan yang dikelola secara prudent, efisien dan sustainable," tuturnya.

Febrio menjelaskan bahwa tahun depan pemerintah dihadapkan pada tantangan volatilitas yang cukup tinggi di pasar keuangan global. Hal ini akan memberikan tekanan terhadap fluktuasi dari risiko tekanan pada yield.

"Risiko tekanan pada yield SUN juga dipengaruhi oleh semakin ketatnya likuiditas global dan tekanan inflasi yang bagi kita di Indonesia masih relatif moderat," imbuhnya.

Febrio menyebut pihaknya akan mengoptimalkan pinjaman tunai dari lembaga multilateral dan bilateral. Pemerintah juga akan mengadakan pinjaman baru dalam tenor menengah panjang 10-15 tahun.

"Mempertimbangkan kondisi pasar SBN serta kapasitas mitra pembangunan," tuturnya.

(aid/ara)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT