Pengusaha Tuding Krakatau Steel Mengada-ada

Pengusaha Tuding Krakatau Steel Mengada-ada

- detikFinance
Selasa, 04 Jul 2006 14:45 WIB
Jakarta - Barisan pengusaha menuding perusahaan baja BUMN, PT Krakatau Steel (KS) telah mengada-ada dengan meminta Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) melakukan penyelidikan impor produk baja jenis hot rolled coil (HRC) dari Cina, India, Rusia, Taiwan dan Thailand.Padahal kelima negara ini menjadi andalan pengusaha lokal dalam pengadaan baja karena kualitas dan harganya lebih murah.Pengusah balik menuduh KS sebagai perusahaan yang tidak efektif sehingga harga bajanya di atas baja impor."Kalau satu negara dituduh dumping itu bisa diterima, tapi ini beberapa negara dituduh dumping berarti di pihak kitalah yang tidak efisien. Tuduhan Krakatau Steel itu mengada-ada," kata A. Safiun, Vice Chairman Permanent Committee on Manufacturing and Processing Industsry Kadin.Safiun yang juga Ketua Federasi Pengerjaan Logam dan Mesin ini menyampaikan hal tersebut di sela acara diskusi Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), di Hotel Hotel Four Seasons, Kuningan, Jakarta, Selasa (4/7/2006)."Kebutuhan industri otomotif mempunyai standar kualitas yang tinggi. Lihat saja di karoseri itu gampang keropos pakai baja dalam negeri," tambah Safiun.Pengusaha lebih memilih baja impor, karena pelayanan dari pemasok baja dalam negeri tidak bagus dan harganya lebih mahal."Daripada Krakatau Steel protes lebih baik memperbaiki produksinya, apalagi dia BUMN," tutur Safiun.Selama ini Krakatau Steel memproduksi satu metrik ton besi baja dengan kebutuhan listrik 625 kwh, sedangkan di luar negeri cukup dengan 340 kwh.Sementara itu Budi S Pranoto, Direktur PT Astra Otoparts Tbk, juga mengeluhkan tindakan KADI yang melakukan penyelidikan dugaan dumping dari 5 negara tersebut. Diakui Budi, perusahaannya sangat bergantung pada baja impor karena kualitasnya lebih bagus dan hanya sedikit memakai baja lokal. "Jangan ketidakefisienan ini dibebankan ke konsumen, pastinya konsumen cari yang lebih berkualitas dan murah. Kalau Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dibebankan kepada lima negara itu maka kita harus segera cari supplier lain," tuturnya.Begitu juga dengan Dirut PT Indomobil Sukses Internasional Tbk Gunadhi Sindhuwinata, yang mengakui kebutuhan perusahaannya atas baja impor sangat besar. Sedangkan penggunaan baja Krakatau Steel hanya 5-10 persen. Keluhan para pengusaha diamini oleh pengamat ekonomi Faisal Basri, yang menilai penyelidikan dumping kelima negara itu tidak berdasar. "Ini siapa biang keroknya, kalau bukan Krakatau Steel siapa lagi," ujarnya. (ir/)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads