PU Gelar Tender Waduk Jati Gede

Jakarta - Departemen Pekerjaan Umum (PU) sedang melaksanakan tender pengadaan kontraktor lokal untuk pelaksanaan pembangunan proyek Waduk Jati Gede di Sumedang, Jawa Barat (Jabar).Diharapkan tahun ini penandatanganan kontrak sudah bisa dilakukan, sehingga pada tahun 2007 pembangunannya bisa dimulai.Nantinya kontraktor yang terpilih ini akan joint dengan kontraktor BUMN asal Cina, karena pemerintah Cina memberikan pinjaman atas proyek ini.Pinjaman Cina senilai US$ 190 juta, sedangkan dana pendampingnya sebesar 10 persen dari nilai proyek berasal dari APBN. Sehingga total kebutuhan proyek ini senilai US$ 220 juta."Kami sedang melakukan tender pengadaan kontraktor lokal. Diharapkan tahun ini sudah teken kontrak," kata Dirjen Sumber Daya Air Depertemen PU, Siswoko, di Gedung PU, Jalan Pattimura, Jakarta Selatan, Kamis (6/7/2006).Sebenarnya, ungkap Siswoko, pemerintah sudah merintis pembangunan Waduk Jati Gede sejak tahun 1970. Namun pembangunan ini tertunda karena biaya yang dikeluarkan sudah sangat banyak.Menurut Siswoko, sangat disayangkan jika pembangunan proyek ini gagal terlaksana. Untung saja pada Desember tahun lalu, Menteri PU dan Cina membuat komitmen bahwa Negeri Tirai Bambu ini akan memberikan pinjaman."Ditargetkan awal tahun depan, keseluruhan urusan tender seperti penunjukan konsorsium lokal sudah selesai," kata Siswok.Sebagai kompensasi mendapat pinjaman, Cina akan menunjuk kontraktor BUMN-nya yang bernama Synhohidro untuk joint dengan kontraktor lokal. Sementara untuk konsultan juga dari Cina yakni SWHI.Pembangunan Waduk Jati Gede nantinya akan mengaliri irigasi 90 ribu hektar areal persawahan, menghindari banjir daerah rentan seperti Indramayu dan Cirebon, serta menyuplai air minum 3.500 liter per detik.Selain itu juga akan menghasilkan listrik 110 megawatt. Namun untuk masalah listrik ini keseluruhannya ditangani PLN.Waduk Jati Gede akan beroperasi pada tahun 2012. Program pembangunan yang 10 tahun akan dipercepat menjadi 6 tahun.Namun pembangunan waduk ini masih terganjal pembebasan tanah yang memerlukan areal 4.000 hektar."Setelah Gubernur Jabar membuat satgas pembebasan tanah dan pembinaan penduduk di lokasi tersebut, maka diharapkan proyek ini menjadi lancar. Tanah warga yang belum dibebaskan seluas 900 hektar sedangkan tanah Perhutani seluas 1.200 hektar," tuturnya. (ir/)