Salah satu tugas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sekaligus memberikan kontribusi ke APBN. Untuk pengoptimalannya dilakukan melalui mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN).
PMN dapat berwujud dana tunai dari cadangan pembiayaan investasi serta pemindahtangan barang milik negara. Terkait hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menghadiri Rapat Kerja bersama dengan Komisi XI DPR.
Sri Mulyani mengatakan, terdapat 3 PMN tunai sebesar Rp 15,5 triliun yang berasal dari cadangan pembiayaan investasi APBN Tahun Anggaran 2022. Penerimanya adalah Garuda Indonesia, Hutama Karya, dan Bandan Bank Tanah.
"Total terdapat 3 PMN tunai sebesar Rp 15,5 Triliun yang berasal dari dana cadangan pembiayaan investasi APBN TA 2022, yaitu kepada Garuda Indonesia, Hutama Karya, dan Badan Bank Tanah," tulis keterangan dalam akun Instagram Sri Mulyani @smindrawati, Jumat (23/9/2022).
Selain itu, Pemerintah juga melakukan PMN melalui pemindahtanganan BMN yaitu kepada PT Bio Farma (Persero) Hutama Karya, AirNav Indonesia, Perum PPD, PT VTP, dan PT ASDP Indonesia Ferry.
Selain pembahasan mengenai PMN, raker tersebut menyepakati rights issue atas beberapa BUMN, yaitu PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Tbk).
Program privatisasi secara umum bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham Persero.
"Semoga seluruh upaya dan ikhtiar kita ini dapat membantu memulihkan perekonomian Indonesia pasca pandemi melalui pemanfaatan #APBNKiTa dengan tetap menjunjung tinggi akuntabilitas serta kredibilitasnya. Salah satunya dengan hadirnya Key Performances Indicator (KPI) untuk terus menerus melakukan evaluasi secara kontinyu, demi tata kelola BUMN yang lebih baik," pungkasnya.
