Jakarta -
Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan mengusulkan dana senilai Rp 100 triliun disalurkan ke BUMN untuk menyerap hasil produksi dari para petani.
Pria yang akrab disapa Zulhas ini menjelaskan, langkah ini dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan para petani, menjaga stabilitas harga bahan pokok, hingga mengurangi impor pangan.
"Kalau sudah itu, kita nggak perlu impor lagi, daging dan segala macamnya. Jadi, jangan sampai dia kalau produksi banyak nggak laku. Itu 50 tahun yang lalu begitu. Oleh karena itu harus dibeli oleh negara, tugasnya pemerintah itu membeli," kata Zulhas dalam konferensi pers Kinerja 100 Hari Mendag, Jakarta Pusat, Minggu (25/09/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Zulhas menyampaikan, ide mengenai dana tersebut disampaikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dalam sidang kabinet. Selaras dengan negara-negara di dunia yang menjalankan program serupa.
"Bahkan ini idenya Pak Presiden, jadi saya bahagia sekali. Bahwa seharusnya petani itu tidak dibebani tugas tambahan yang bukan bidangnya. Petani kita itu kan rajin sekali, produktif. Yang diperlukan mereka kan dukungan. Dukungan teknologi, kemudian pasar, udah," ungkapnya.
Lebih lanjut, mengenai dananya sendiri, Zulhas mengusulkan dana sebesar Rp 100 triliun per tahunnya demi menyelesaikan dua permasalahan utama petani yang pertama ialah produktivitas dan penjualan produknya ke pasaran.
"Oleh karena itu kemarin saya mengusulkan, 'pak usulkan kalau bisa 100 triliun 3 tahun ini, per tahun'. Dengan beban itu, apakah RNI atau Bulog membeli," kata Zulhas.
"Untuk produktivitas tinggi itu bibit nya, jadi petani dibantu bibitnya. Apakah kedelai, apakah jagung, apakah beras apa saja lah," tambahnya.
Bersambung ke halaman selanjutnya.
Ia menjelaskan, pemerintah perlu berkoordinasi dengan BUMN terkait untuk melakukan aktivitas pembelian produk pertanian ini dengan harga yang murah. Nantinya, produk ini dapat disalurkan ke ekspor sehingga pemerintah bisa memperoleh pendapatan juga.
"Pemerintah bisa belinya Rp 5.000, Rp 5.500 jualnya Rp 5.000 atau Rp 4.000. Nggak apa-apa, tapi diekspor. Pemerintah nggak keluar dolar, nggak impor, dan ekspor dapat dollar, bayarnya rupiah. Yang untung petani kita, petani bisa makmur, maju," jelasnya.
Sementara untuk bibitnya, Zulhas mengatakan, petani RI hanya menggunakan bibit biasa, berbeda dengan petani luar negeri yang menggunakan bibit GMO. Dengan demikian, perlu adanya dukungan bibit untuk meningkatkan produktivitas hingga harga jual dari petani pun bisa ditingkatkan.
"Produksinya kecil, karena luar negeri pakai GMO, kita bibit biasa. Kita satu hektar jagung berapa, 4 ton. Negara lain 8-9 ton. Kalau kita pakai GMO juga kita bisa 9 ton juga 1 hektar. Itu jika dibantu bibit kan. Apalagi kalau harganya dijamin Rp 5.000, petani pasti mau karena ada yang beli. Kalau nanti BUMN kita jagungnya kelebihan, bisa dijual, banyak yang mau beli," katanya.
Zulhas juga menyebut, RI juga perlu membangun gudang makanan demi menjaga stabilitas harga pangan yang selaras pula dengan ketersediaannya. Harapannya, apabila terjadi kelangkaan, pemerintah bisa langsung mengatasi situasinya.
Setelah mendapat mandat dan persetujuan dari Presiden, Zulhas mengatakan, pihaknya perlu berdiskusi lebih lanjut dengan BUMN terkait.
"Nah kemarin sudah disetujui, ini nanti kita akan duduk bareng (dengan BUMN)," kata Zulhas.
"Kalau yang beli-beli ini kalau Pak Presiden itu tugasnya saya untuk mengkoordinir agar ini bisa jalan. Saya sudah kontak kan udah telponan, gambarkan bareng-bareng dengan badan pangan, dengan bulog. Kita obrolin bareng agar bisa terlaksana mudah-mudahan," tandasnya.
.webp)
