Humas Pertamina Diganti Karena Miskoordinasi?

Jakarta - Kepala Divisi Humas Pertamina Abadi Purnomo resmi diganti oleh pemangku jabatan kepala divisi humas Pertamina Toharso. Pergantian ini diduga berkaitan dengan miskoordinasi soal pemberitaan utang PLN kepada Pertamina sebesar Rp 23,9 triliun.Belakangan, angka Rp 23,9 triliun itu pun direvisi menjadi Rp 20 triliun. Namun yang pasti, sandungan utang itu berujung ancaman pemotongan pasokan BBM sebesar 50 persen kepada PLN.Kisah 'miskoordinasi' ini bermula pada pekan lalu saat Juru Bicara Pertamina M Harun mengirimkan pesan singkat kepada sejumlah wartawan termasuk detikcom.Isi pesan singkat itu intinya adalah soal ancaman Pertamina mengurangi pasokan BBM sebesar 50 persen kepada PLN mulai Juli 2006 jika PLN tak juga membayar tunggakan utangnya yang mencapai Rp 23,9 triliun.Sontak saja, kabar itu membuat PLN pusing tujuh keliling karena khawatir pasokan listrik akan terganggu, mengingat sebagian pembangkit listrik PLN masih menggunakan BBM.Jubir PLN Muldjo Adjie pun meminta agar Pertamina tak mengurangi pasokan BBM-nya. "Kalaupun ingin dikurangi, jangan sekarang, nanti saja setelah Piala Dunia," ujar Muljo pekan lalu.Nah, konon kabar ancaman soal pengurangan itu sampai juga ke telinga Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro. Purnomo pun berang dan langsung memanggil Dirut Pertamina Ari Soemarno. Dan ternyata, belakangan kabar pengurangan pasokan BBM itu buru-buru dibantah oleh PLN dan Pertamina.Kepada wartawan, Plt Dirut PLN Djuanda Nugraha Ibrahim membantah kabar itu. Kata Djuanda, dia sudah mengontak Ari Soemarno dan dikatakan bahwa Pertamina tidak punya rencana mengurangi jatah BBM untuk PLN.Bahkan, kata Djuanda yang mengutip pernyataan Ari, direksi Pertamina tidak mengeluarkan pernyataan itu. "Kalaupun ada pemberitaan itu karena stafnya Pak Ari yang tidak berkoordinasi," kata Djuanda.Ari Soemarno pun menggelar jumpa pers untuk mengklarifikasinya dan menyatakan sudah tidak ada lagi persoalan antara Pertamina dengan PLN. Kata Ari, utang PLN sudah diselesaikan pemerintah melalui sistem offset. Utang PLN pun kata dia kurang dari Rp 20 triliun.Ari juga menguatkan pernyataan Djuanda bahwa munculnya pemberitaan itu karena Humas Pertamina tidak berkoordinasi dengan direksi Pertamina. Direksi tidak pernah berencana mengurangi pasokan BBM.Sumber detikcom di Pertamina menyatakan, humas Pertamina tidak akan berani menyatakan hal itu jika tidak ada "perintah" dari petinggi Pertamina. Bahkan saat pernyataan itu keluar dari M Harun saat dia sedang berada di Medan.Dan sepekan setelah kekisruhan itu, pucuk pimpinan Humas Pertamina pun akhirnya diganti. Sementara Harun yang menjadi 'sumber' awal kekisruhan ini pun mulai jarang terlihat di Pertamina.Saat jumpa pers direksi Pertamina pekan lalu, Harun juga tidak terlihat dengan alasan dirinya tengah mencarikan sekolah buat anaknya. Saat ini pun dia tidak terlihat lagi karena alasan tengah mengambil cuti.Memang saat ini Harun masih menjabat sebagai Jubir Pertamina. Tapi beredar kabar juga ia akan diganti setelah cutinya habis. Posisi Harun pun tengah terancam. Sementara Abadi Purnomo kabarnya akan menduduki jabatan di PT Pertamina EP.Toharso yang ditemui dalam konferensi pers di Kantor Pusat Pertamina, Jumat (7/7/2006) hanya berucap bahwa pergantian ini lumrah di tubuh Pertamina.Ia juga mengatakan, posisi jubir Pertamina yang semula dipegang oleh Harun saat ini posisinya dikembalikan ke Kepala Divisi Humas. Mulai saat ini, statemen soal kebijakan Pertamina yang bersifat korporat harus melalui Toharso.Sementara Abadi Purnomo mengaku dirinya memetik pelajaran berharga dari pergantian ini. "Pergantian ini adalah proses regenerasi di Pertamina. Tapi saya akan lebih hati-hati dan lebih wise," tegas Abadi. (qom/)