.webp)
Aksi korporat akuisisi KCI oleh MRT Jakarta sebenarnya sudah mulai muncul sejak tahun 2021. Malah rencana tersebut sudah diawali dengan pembentukan perusahaan patungan antara MRT dan KAI, perusahaan itu akan menjadi operator pengintegrasian seluruh transportasi berbasis rel di Jakarta namanya PT Moda Integrasi Jabodetabek (MITJ).
Di sisi lain, di lokasi yang sama, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo enggan menjawab pertanyaan soal penolakan akuisisi KCI oleh MRT Jakarta. Hanya saja, Syafrin sebelumnya sudah mengatakan upaya akuisisi ini sudah sejalan dengan amanat yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas terkait pengelolaan transportasi Jabodetabek medio 2019 yang lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini kan amanat ratas Pak Presiden yang notulensinya sudah ada, artinya Jakarta terus berupaya apa yang sudah diamanatkan Pak Presiden untuk akuisisi KCI," kata Syafrin saat dimintai konfirmasi, Kamis (29/9/2022) yang lalu.
Syafrin juga menuturkan, saat rapat pada 2019, Presiden Jokowi menginginkan adanya integrasi transportasi di wilayah Jabodetabek. Pasalnya, selama ini pelayanan transportasi massal kerap terbatas oleh wilayah administrasi. Hal ini tentunya mempersulit pengembangan layanan transportasi massal.
Penolakan dari SPKA
Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) menolak mentah-mentah rencana akuisisi PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) oleh PT MRT Jakarta. Menurut para pekerja rencana ini 'haram' untuk dilakukan.
Bila mau melakukan integrasi transportasi baiknya tak perlu sampai harus mengakuisisi KCI. Bila akuisisi terjadi, serikat pekerja mengatakan permasalahan hukum serius bisa terjadi.
"SPKA mendukung integrasi transportasi, tetapi tidak dengan mengakuisisi. Integrasi yes, Akuisisi no! Ini demi mencegah adanya permasalahan hukum serius di kemudian hari," sebut SPKA dalam pernyataan tertulisnya, Senin (10/10/2022).
Malah jika aksi korporasi pencaplokan itu tetap dilakukan, SPKA mengancam akan melakukan aksi mogok secara nasional. Hal ini sesuai dengan keputusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPKA dan seluruh Dewan Pengurus Daerah (DPD) SPKA.
"Jika aksi korporasi akuisisi tetap dilakukan maka SPKA akan melakukan ancaman mogok nasional," tulis pernyataan SPKA yang diteken oleh pimpinan DPP dan DPD SPKA seluruh Indonesia.
Menurut serikat pekerja Kejaksaan Agung pun telah memberikan pendapat hukum atau legal opinion terhadap rencana akuisisi ini. Isinya langkah integrasi transportasi harus didukung, hanya saja aksi korporasi akuisisi KCI tak perlu dilakukan.
Di sisi lain, rencana ini pun hanya dilandasi keputusan rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo. "Menurut pendapat kami Ratas bukan lah sebuah dasar pijakan aturan kebijakan hukum," kata SPKA.
Selain itu, aksi akusisi saham PT KCI dinilai akan bertentangan dengan regulasi yang ada. Khususnya, regulasi skema penugasan subsidi angkutan massal KRL.
"Karena penugasan angkutan massal KRL dengan skema PSO itu kepada BUMN PT KAI, lalu diteruskan kepada anak perusahaannya yakni PT KCI," papar SPKA.
(hal/dna)
