.webp)
Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) mencabut fleksibilitas harga gabah dan beras bagi Bulog. Kebijakan tersebut diduga menjadi salah satu pendorong kenaikan harga beras di pasaran.
Perlu diketahui, fleksibilitas harga gabah dan beras diterapkan pada 5 Oktober 2022 lalu, dan ditangguhkan di tanggal 17 Oktober. Dengan demikian, kebijakan tersebut baru berjalan selama 2 minggu.
Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan NFA, Rachmi Widiriani menyampaikan, pihaknya memberhentikan pemberlakuan kebijakan tersebut dengan berbagai pertimbangan atas hasil evaluasi NFA.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Keputusan untuk memberhentikan pemberlakuan fleksibilitas ini atas beberapa pertimbangan. Berdasarkan hasil evaluasi kami, ternyata angka atau harga fleksibilitas mendorong kenaikan harga di lapangan," kata Rachmi dalam pemaparannya di acara diskusi dari Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (PATAKA), Selasa (25/10/2022).
Oleh karena itu, Rachmi melanjutkan, keputusan pencabutan kebijakan fleksibilitas merupakan salah satu upaya agar serapan beras untuk cadangan pangan lebih mudah, serta tidak terkunci dalam satu wadah saja.
"Itulah kenapa salah satu pertimbangan fleksibilitas dicabut dan hanya berlaku 2 minggu, karena Bulog bisa beli berbagai macam kualitas pangan," lanjutnya.
Sementara itu, Asisten Deputi Pangan Kemenko Perekonomian Muhammad Saifulloh menyampaikan, keputusan pencabutan harga fleksibilitas itu dilakukan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) dan Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin langsung oleh Presiden RI.
"Arahannya sebisa mungkin Bulog sampai akhir tahun 2022 ini memiliki beras hingga 1,2 juta ton. Nah, harga fleksibilitas itu pada awalnya untuk membantu itu. Ujungnya malah jadi keteteran Bulog, kalah finansial dengan swasta," kata Saifulloh.
Harga fleksibilitas ini ditetapkan dengan maksimal di Rp 8.800. Pada awalnya, skema yang direncanakan yaitu NFA menugaskan Perum Bulog untuk membeli gabah atau beras dengan menggunakan harga tersebut. Namun ternyata swasta justru membeli beras dengan harga lebih mahal.
"Ketika dengan harga fleksibilitas dengan maksimal Rp 8.800, itu ternyata swasta membeli di atas itu. Ternyata harga fleksibilitas itu betul memicu kenaikan harga beras. Dan ini justru memicu inflasi," terang Saifulloh .
(zlf/zlf)
