Jakarta -
Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta berencana membebaskan lahan di Jalan Kemang Timur, Jakarta Selatan. Dana Rp 200 miliar sudah disiapkan untuk pembebasan lahan tersebut.
Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai seharusnya Pemprov DKI fokus terhadap program normalisasi sungai. Hal ini untuk mengantisipasi banjir di wilayah tersebut.
"Ya sekarang kenapa harus ada pembebasan lahan dengan biaya yang cukup tinggi, kenapa tidak fokus saja dengan program normalisasi sungai karena di daerah tersebut-kan ada sungai," kata Agus, Selasa (25/10/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rencana pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) itu juga mendapat sorotan. Apakah memang sudah solusi terbaik atau harus ada studi terlebih dahulu sebelum mengambil sebuah kebijakan apalagi anggaran yang cukup besar.
"Ratusan miliar paling hanya untuk pembebasan lahan saja, belum lagi anggaran untuk pembangunan itu sendiri. Maka dari itu, lebih baik dilakukan studi dulu, kajian yang matang baru mengambil keputusan mana yang terbaik untuk penangan banjir ini," lanjut Agus.
Lahan di Jalan Kemang Timur V itu sudah ada di dataran yang cukup rendah dan aliran airnya sudah tinggi sehingga tidak akan bisa menjadi area resapan ditambah di daerah tersebut merupakan daerah pemukiman yang padat penduduk.
Ia mengkhawatirkan anggaran yang dialokasikan sedemikian besar sampai ratusan miliar harus dikaji ulang karena jangan sampai sudah dibeli ternyata tidak segera dibangun dan menjadi hal yang sia-sia. Pengeluaran APBD di zaman pasca pandemi dan menuju resesi 2023 perlu lebih cermat.
Dengan adanya efisiensi anggaran di Kemang, pemerintah DKI Jakarta bisa menglokasikan untuk beberapa titik dan distribusi lebih merata dalam menangani banjir ibukota dan hadirkan taman atau hutan kota yang lebih banyak lagi di Jakarta.
Di tempat terpisah, warga yang berdomisili di Kemang, Jakarta Selatan, Ismail meminta pemprov DKI Jakarta untuk memverifikasi terlebih dahulu dan membuat kajian teknis yang lebih komprehensif
"Apakah sudah dilakukan belum sosialisasi di warga sekitar, apa mereka setuju atau tidak. Saya dan beberapa warga lain tidak setuju karena seperti Tebet Eco Park ternyata warga banyak yang ke sini nanti, tidak tahunya kendaraan banyak dan menjadi macet sehingga keamanan juga terganggu di komplek sekitar kita. Yang tinggal daerah sini kan butuh privacy juga, butuh keamanan dan aspek sosial lain yang perlu diperhatikan," ujar Ismail.
Ia juga mengkhawatirkan nantinya timbul kemacetan dan banyak pedagang liar sehingga sampah yang dihasilkan malah semakin besar potensi kebanjiran.
"Kami khawatir Kemang yang sudah sangat rawan banjir dan macet ditambah permasalahan baru karena ada RTH yakni banyak pedagang yang jualan sehingga menghasilkan sampah dimana-mana dan potensi banjir yang lebih besar lagi. Kami memohon kepada pemprov DKI Jakarta dalam hal ini PJ Gubernur Heru Budi Hartono dan dinas terkait bisa lebih teliti," tutupnya.
.webp)
