.webp)
Senator Partai Demokrat Chris Murphy meminta pemerintah federal Amerika Serikat (AS) untuk menyelidiki masalah keamanan nasional dalam akuisisi Twitter oleh Elon Musk. Dalam kesepakatan tersebut, adanya campur tangan Arab Saudi menimbulkan kekhawatiran besar.
Sebelumnya, Pangeran Arab Saudi Alwaleed bin Talal membantu Musk dengan membeli saham Twitter sebesar US$ 1,9 miliar atau setara Rp 29,73 triliun, dari total biaya akuisisi senilai US$ 44 miliar atau setara Rp 688,6 triliun(kurs Rp 15.650). Langkah ini menjadikan entitas Saudi sebagai pemegang saham terbesar kedua di Twitter, setelah Musk.
"Kita harus khawatir bahwa Saudi, yang memiliki kepentingan yang jelas dalam menekan pidato politik dan mempengaruhi politik AS, sekarang menjadi pemilik terbesar kedua dari platform media sosial utama," kata Murphy dalam sebuah cuitan, dikutip dari CNN Business, Selasa (01/11/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Murphy mendesak Komite Investasi Asing di Amerika Serikat, yakni CFIUS, untuk melakukan penyelidikan atas implikasi keamanan nasional dari keterlibatan Saudi. CIFUS, komite yang diketuai oleh Departemen Keuangan AS, meninjau pengambilalihan bisnis AS oleh pembeli asing dan memiliki kemampuan untuk memblokir transaksi.
Menurut laporan tahunan CFIUS 2021 dalam Kongres, panelis memiliki wewenang untuk meninjau transaksi yang tertunda atau selesai jika anggota komite yakin ada masalah keamanan nasional. Dengan demikian, meski kesepakatan Musk telah diselesaikan, CFIUS masih bisa melakukan pemeriksaan.
"Ada masalah keamanan nasional yang jelas dipertaruhkan dan CFIUS harus melakukan peninjauan. Ini adalah tren yang berbahaya, dan kami tidak harus menerimanya," kata Murphy,
Murphy juga menambahkan, platform media sosial utama lainnya seperti TikTok, juga tercatat dimiliki oleh perusahaan asing yaitu China. Dalam perihal ini, baik Gedung Putih maupun Departemen Keuangan menolak memberikan komentar.
Karena kejadian ini, awal bulan ini saham Twitter terpantau turun. Kondisi ini terjadi setelah Bloomberg News melaporkan pejabat Biden sedang dalam diskusi awal tentang kemungkinan melakukan tinjauan keamanan nasional pada beberapa usaha Musk, termasuk Twitter.
Namun, Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional Adrienne Watson menolak laporan itu, dalam sebuah pernyataan pada 21 Oktober lalu.
"Sekarang kami tahu bahwa ada percakapan semacam itu," kata Watson.
Simak Video: Reaksi Kocak Elon Musk saat Diminta Twitter Ikut Pelatihan Manajer
