Penjelasan Kominfo soal Matikan TV Analog, Masyarakat Tak Mampu Dapat STB Gratis

ADVERTISEMENT

Penjelasan Kominfo soal Matikan TV Analog, Masyarakat Tak Mampu Dapat STB Gratis

Ignacio Geordi Oswaldo - detikFinance
Jumat, 04 Nov 2022 18:00 WIB
Usman Kansong
Dirjen IKP Kominfo Usman Kansong. (Lisye/detikcom).
Jakarta -

Bos MNC Group Hary Tanoesoedibjo protes dengan kebijakan migrasi TV analog ke TV digital atau Analog Switch Off (ASO). Bahkan pria yang akrab disapa Hary Tanoe itu menilai kebijakan ini memberatkan masyarakat karena harus membeli set top box (STB).

"Saat ini yang jelas sangat diuntungkan adalah pabrik atau penjual STB, karena pasti laku keras. Sebaliknya, yang dirugikan adalah masyarakat yang masih menggunakan TV analog yang pada umumnya rakyat kecil," kata Hary Tanoe dikutip dari Instagram resminya, Jumat (4/11/2022).

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen IKP Kominfo), Usman Kansong, mengatakan saat ini pemerintah telah menyiapkan STB gratis bagi masyarakat yang tidak mampu.

"Jadi aturan pemerintah itu kan, set top box disiapkan gratis kepada masyarakat yang tidak mampu atau miskin. Itu sudah 96-97% yang terdistribusikan set top box-nya kepada rumah tangga miskin," kata Usman kepada detikcom, Jumat (4/11/2022).

Selain itu, kata Usman, pemerintah juga telah membuka posko bagi masyarakat yang belum mendapat STB tersebut. Jadi, masyarakat yang masuk kategori kurang mampu bisa langsung datang ke posko yang disediakan untuk mengambil STB sendiri.

"Nah untuk masyarakat yang tidak masuk kategori miskin, kita mengimbau mereka untuk mengadakan sendiri set top boxnya. Lalu bagi yang mampu ya bisa langsung beli TV digital," katanya.

Di sisi lain, Usman juga mengatakan pihaknya telah meminta Kementerian Perindustrian (Kemenperin) agar industri tak lagi memproduksi TV analog. Hal ini agar masyarakat yang membeli TV baru bisa langsung ke digital.

"Tapi yang baru itu tidak lagi memproduksi TV analog. Kami sudah bersurat ke Kemenperin. Itu sudah dilakukan. Jadi jangan lagi memproduksi TV analog. Ya kalau yang (ada) di toko-toko ya itu barang sisa. Itu silakan, namanya barang sisa," katanya.

Lebih dari itu Usman mengatakan kebijakan ini merupakan suatu keniscayaan bagi Indonesia untuk bisa mengejar ketertinggalan. "Kita sudah terlambat. Di ASEAN aja Tinggal Indonesia sama Timor Leste. Masa kita mau ketinggalan terus. Kalau mau tunggu 100% ya nggak jalan-jalan," tuturnya.

(fdl/fdl)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT