Asian Development Bank (ADB) memberikan pinjaman US$ 500 juta atau setara dengan Rp 7,75 triliun (asumsi kurs Rp 15.500) untuk Indonesia. Untuk apa utang tersebut?
Pinjaman ini diberikan untuk mendorong inklusi keuangan melalui reformasi akses layanan keuangan bagi kelompok rentan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), perempuan, anak muda dan penduduk pedesaan.
Kemudian ada juga Program Promosi Inklusi Keuangan Inovatif (Promoting Innovative Financial Inclusion Program) mendukung dan melengkapi upaya pemerintah untuk mendorong inklusi keuangan pada Visi Indonesia 2045.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu reformasi kebijakan ini juga untuk pembangunan infrastruktur digital, teknologi keuangan dan kerja sama dengan sektor swasta. Lalu meningkatkan kerangka regulasi untuk mengawasi perilaku pasar dan perlindungan konsumen.
Lalu upaya meningkatkan literasi keuangan digital untuk mendorong inklusi keuangan yang responsif.
Spesialis Sektor Keuangan ADB untuk Asia Tenggara Poornima Jayawardana mengungkapkan reformasi ini juga untuk meningkatkan standar kehidupan masyarakat berpenghasilan rendah.
"Lalu mengembangkan UMKM, membuka lapangan kerja dan mengatasi kemiskinan serta ketimpangan sosial. Lalu ini juga sebagai upaya untuk mencapai resiliensi iklim dan bencana serta pemulihan ekonomi paska COVID-19 juga akan didukung melalui subprogram ini," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (16/11/2022).
Selain itu bank pembangunan Jerman, akan memberi pembiayaan bersama (cofinancing) untuk subprogram ini dengan pinjaman yang nilainya setara β¬300 juta (US$301,3 juta).
Saat ini Indonesia memiliki jumlah penduduk unbanked atau belum tersentuh layanan keuangan perbankan terbesar keempat di dunia. Hampir separuh dari penduduk dewasa di Indonesia saat ini tak memiliki rekening bank, ini merupakan ukuran untuk menghitung inklusi keuangan.
Indonesia berhadapan dengan kurangnya data inklusi keuangan nasional dan regional, serta infrastruktur pendukung; terbatasnya akses keuangan bagi UMKM dan kelompok yang kurang terlayani lainnya serta belum memadainya pengawasan keuangan, perlindungan konsumen, dan literasi keuangan. Reformasi melalui subprogram kedua ini mendukung pemerintah Indonesia yang masih terus berfokus mengatasi tantangan multifaset dalam hal inklusi keuangan.
"ADB berkomitmen mencapai Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, serta terus melanjutkan upayanya memberantas kemiskinan ekstrem," ujarnya.
(kil/zlf)