.webp)
Arief menambahkan dalam proses bisnis pengelolaan air di DKI Jakarta, PT Moya Indonesia hanya mengelola proses produksi di enam Instalasi Pengolahan Air (IPA) milik PAM Jaya. Sementara itu, tujuh IPA lainnya tetap dikelola oleh PAM Jaya.
"Hanya di bagian produksi, sementara di proses bisnis lainnya, seperti air baku, distribusi, dan pelayanan pelanggan dilakukan sendiri oleh PAM Jaya. Kendali penuh operasional dan pelayanan ada di PAM Jaya, dan tidak ada aset PAM Jaya yang dijual kepada pihak lain. Selain itu, kami punya hak untuk menghentikan kerja sama apabila diperlukan," tambah Arief.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menerangkan kerja sama tersebut merupakan sinergi pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adapun hal itu dituangkan dalam nota kesepakatan antara Pemprov DKI Jakarta dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PUPR.
Nota kesepakatan itu kemudian dilanjutkan dengan Pergub Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya untuk Melakukan Percepatan Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dalam Pasal 2 Ayat 3 menyebutkan pelaksanaan penugasan dapat dilakukan melalui kerja sama badan usaha.
Arief menekankan kedaulatan air di DKI Jakarta menjadi target utama yang ingin dicapai PAM Jaya. Ia menyebut a kerja sama bundling merupakan upaya percepatan di tengah keterbatasan fiskal Pemprov. DKI Jakarta pascapenanganan pandemi COVID-19.
"Kerja sama ini kami lakukan secara terbuka berdasarkan pada tata kelola perusahaan yang baik dengan prinsip kehati-hatian. Bahkan, PAM Jaya menggandeng BPKP dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk pendampingan proses pemilihan mitra kerja sama," ujar Arief.
(akn/hns)
