Soal Pinjaman ADB Rp 7,8 T, Stafsus Erick: Tak Langsung ke BUMN

ADVERTISEMENT

Soal Pinjaman ADB Rp 7,8 T, Stafsus Erick: Tak Langsung ke BUMN

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Jumat, 18 Nov 2022 14:30 WIB
Jubir TKN Jokowi-Maruf Amin yang juga  Wakil Ketua DPP Perindo, Arya Sinulingga
Arya Sinulingga (Foto: Samsudhuha Wildansyah/detikcom)
Jakarta -

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga memberikan penjelasan mengenai pinjaman Asian Development Bank (ADB) senilai US$ 500 juta atau sekitar Rp 7,8 triliun (asumsi kurs Rp 15.600). Dia mengatakan, dana itu bukan dana project dan tak langsung ke BUMN.

"Jadi, itu bukan project, bukan dana project, itu dana program dan bukan langsung ke BUMN. Itu mereka berikan kepada APBN," katanya, Jumat (18/11/2022).

Menurutnya, ADB melihat reformasi struktural yang dilakukan BUMN baik. Sehingga, ADB inisiatif memberikan dukungan program ke APBN. Dia mengatakan, dana itu tidak diberikan ke Kementerian BUMN, tapi ke APBN.

"Bahwa ADB itu melihat reformasi struktural yang dilakukan oleh BUMN itu sangat bagus, sehingga mereka mengapresiasi dan melihat bahwa ketika di tengah pandemi, semua langkah-langkah transformasi yang dilakukan oleh BUMN sebagian besar berhasil, sehingga mereka berinisiatif untuk memberikan dukungan program ke APBN," ujarnya.

"Jadi dana itu tidak diberikan ke Kementerian BUMN. Jadi ke APBN," sambungnya.

Dalam keterangannya, ADB menyetujui pinjaman berbasis kebijakan US$ 500 juta. Pinjaman itu dipakai guna mendukung reformasi BUMN.

Pinjaman dari ADB mencakup subprogram pertama di bawah Program Reformasi Badan Usaha Milik Negara (State-Owned Enterprises' Reform Program). Program ini akan membantu Indonesia meningkatkan efisiensi dan resiliensi BUMN, serta memperkuat kerangka tata kelola perusahaannya.

Program ini juga selaras dengan Peta Jalan BUMN 2020-2024 yang menyeluruh dan ambisius, yang memperkenalkan serangkaian reformasi untuk mentransformasikan BUMN dan memastikan kontribusinya terhadap cita-cita Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2045.

"Namun, agar dapat memberikan nilai yang lebih besar bagi masyarakat, kelemahan struktural BUMN harus diatasi. ADB senang dapat ikut serta dalam mendukung upaya pemerintah mereformasi BUMN," kata Yurendra Basnett, Spesialis Manajemen Publik Senior ADB untuk Asia Tenggara.

(acd/das)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT