Komisi IV DPR RI mencecar Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog yang menyampaikan data pasokan beras yang tidak sama. Sejumlah anggota mengaku heran, mengapa Kementerian/Lembaga dan BUMN tersebut yang bekerja di bawah langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki data yang berbeda terkait pasokan beras.
Keterangan anggota Komisi IV tersebut disampaikan saat rapat dengan Kementan, Badan Pangan Nasional hingga Perum Bulog, di Gedung DPR RI, Rabu (23/11) kemarin.
"Ini bapak-bapak di depan kita ini kan mewakili presiden, mengambil tugas dari presiden untuk memastikan bahwa rakyat Indonesia tidak kekurangan pangan. Kemudian bapak-bapak ini tidak satu kata satu data, terus kemudian faktanya jika terjadi kelangkaan pangan. Rakyat tahunya pak Jokowi tak bisa bekerja. Ini mohon kita camkan bersama," kata anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera H Slamet, dikutip Kamis (24/11/2022).
"Ada rakyat yang mengharapkan itu mahal, yang menjadi masalah padi dan gabah tidak sampai dinikmati oleh petani kita. Di sisi lain, ribuan rakyat kita yang berharap beras terjangkau harganya. Kalau bapak-bapak tidak satu kata, satu data kemudian terjadi kelangkaan pangan yang disalahkan Pak Jokowi," ujarnya.
Kemudian komentar mengenai perbedaan data beras juga disampaikan oleh perwakilan dari Fraksi Golkar Alien Mus. Ia mengaku miris mendengar perbedaan data yang disampaikan Kementan dengan Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog.
"Kemudian kalau seandainya bulog komersial tinggi seperti ini, Rp 10.200 pecahannya 15%, kalau nggak aslah Rp 9.200 itu 18%. Terus terang saya miris, nggak tau lagi bagaimana cara mengetahui data mana yang kita pakai, terus terang pak Arief, jika menjadi memberikan solusi kongkrit mana lagi yang dipakai datanya," ungkapnya.
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengungkap bahwa stok beras di penggilingan sedikit. Tidak seperti yang disampaikan oleh Kementan melalui Dirjen Tanaman Pangan Suwandi.
Arief dalam paparannya membeberkan data yang disampaikan Kementan beda yang telah dicek oleh Bulog. Ia menunjukan laporan Bulog kepada Menteri Pertanian dan dirinya. Data tersebut, daftar perusahaan yang seharusnya bisa memenuhi kebutuhan beras CBP Bulog.
Dalam paparannya, misalnya PT Abadi Langgeng Gemilang Jember yang dicek Bulog ternyata memiliki hanya 7.000 ton beras. Sementara data Kementan menunjukan 100.000 ton beras. Kedua, PT Pilar Menara Mas Malang diketahui hanya memiliki 260 ton beras, sementara informasi dari Kementan sebanyak 20.000 ton.
"Mengenai penggilingan, kami juga keliling, kita nggak mau salah-salahkan, ingin mengkonfirmasi yang Bulog cek. Hari ini kalau minta beras di penggilingan hari ini sulit. Sekarang kalau memang ada toh saya pak wandi, pak Buwas satu forum disampaikan pak Wandi bisa mendrop 500 ribu ton kepada Bulog. Rp 10.200 selesai urusan kita," ungkap Arief.
Cecaran dari DPR berlanjut, di mana Slamet mempertanyakan lagi berapa banyak stok CBP yang dibutuhkan Bulog saat ini. Kemudian dijawab oleh Arief bahwa kebutuhannya paling tidak 600 ribu ton. "Menyanggupi nggak 600 ribu ton untuk CBP pak Sekjen, gini aja pak ketua?" pertanyaan itu dilontarkan kepada Sekretaris Jenderal Kasdi Subagyono.
Kemudian dijawab oleh Sekjen bahwa sanggup untuk memenuhi itu. "Sanggup," jawabnya.
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin pun bertanya, di mana Kementan mendapatkan stok 600 ribu ton tersebut. Menurutnya, bukan masalah sanggup atau tidak sanggup, tetapi jika terlambat maka taruhannya nama baik pemerintah.
"Coba 6 juta ton itu di mana barangnya? Jangan sanggup, bukan masalah sanggup atau tidak, kalau sudah terlambat yang dosa kita semua. Nama baik Pak Jokowi dan nama baik pemerintah kita pertaruhkan," lanjutnya.
Lihat juga video 'Raibnya 500 Ton Beras di Gudang Bulog Pinrang Diusut!':
