Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir angkat bicara mengenai isu kehadiran komisaris dalam acara relawan Nusantara Bersatu yang digelar di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (26/11). Acara tersebut dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sejalan dengan itu, Erick Thohir juga buka suara mengenai isu aliran dana dari BUMN dalam acara tersebut. Erick menegaskan jika itu tidak benar, bahkan akan menangkap direksinya jika ada aliran dana BUMN ke acara tersebut.
"Udah dijawab (soal komisaris), kan sudah dijawab bahwa itu tidak benar ada aliran dana dari BUMN, silakan periksa. Kalau memang ada saya tangkap direksinya," katanya di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (29/11/2022).
Erick mengatakan, soal isu aliran dana ini sudah banyak anggota DPR yang bicara dan menyatakan bahwa itu tidak benar. "Kalau aliran dana sudah disebutkan kok, sudah ada beberapa anggota DPR bicara tidak benar. Kita hidup itu jangan saling menuduh, tapi kalau ada fakta silahkan, ini era keterbukaan kok," ujarnya.
Dikutip dari detikNews, Anggota DPR RI Fraksi PDIP Deddy Yevri Sitorus mengecam acara relawan Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno (GBK) yang dihadiri Jokowi. Dia menilai acara yang digelar relawan itu hanya merendahkan kepemimpinan Jokowi.
"Saya minta jangan lagi menjebak Pak Jokowi, beliau presiden RI dan bukan presiden relawan. Jangan demi ambisi kekuasaan dan materi, para relawan melakukan manuver-manuver yang di luar ruang lingkupnya sehingga malah merugikan kewibawaan Pak Jokowi," kata Deddy Sitorus dalam keterangannya.
Deddy memastikan PDIP tidak akan membiarkan pihak-pihak yang berupaya merugikan martabat Jokowi. Dia memastikan pihaknya akan mengawal kepemimpinan Jokowi sampai tuntas.
"Kami akan terus mengawal Presiden Jokowi hingga akhir masa jabatan dan memastikan bahwa Pilpres 2024 akan menghasilkan kepemimpinan nasional yang selaras dan menuntaskan visi Presiden Jokowi, PDI Perjuangan sebagai partai asal Jokowi telah terbukti konsisten menjaga dan mendukung pemerintahan secara tuntas, dan kami akan membuat perhitungan dengan pihak-pihak dan para petualang politik yang merugikan martabat presiden," kata Deddy.
(acd/ara)
