Rating RI Terangkat Oleh Utang

Singapura - Lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's (S&P) menaikkan peringkat Indonesia. Hal paling penting yang membuat Indonesia 'naik kelas' ini adalah karena rasio utang yang terus turun.Dalam siaran pers Rabu (26/7/2006), S&P menjelaskan, meski dalam jumlah yang kecil, namun pemerintah pusat secara terus-menerus mencatat surplus. Demikian pula beban suku bunganya.Dikombinasikan dengan apresiasi rupiah, diproyeksikan rasio utang pemerintah pusat turun di bawah 50 persen pada tahun 2006. Angka ini berarti mengalami perkembangan yang lebih baik dibandingkan rasio utang pada tahun 2000 yang mencapai lebih dari 100 persen.Pemerintah pusat juga dinilai terus-menerus melakukan manajemen fiskal yang hati-hati, meski defisit APBN 2006 akhirnya direvisi naik. Namun S&P menilai perkembangan Indonesia ke depan untuk mencapai keseimbangan neraca dalam jangka menengah tetap on track.Hal senada untuk surplus neraca berjalan yang berhubungan dengan masuknya PMA, telah berhasil mengurangi utang luar negeri Indonesia secara secara (dari aset likuid) menjadi sekitar 94 persen dari neraca berjalan pada tahun 2006.Faktor lain yang mendorong kenaikan peringkat ini adalah membaiknya kondisi politik Indonesia yang dihasilkan dari pemerintahan yang lebih demokratis. Ditambah oleh komitmen pembangunan infrastruktur, perpajakan, pengurangan subsidi dan reformasi sektor finansial."Reformasi juga sudah dilakukan, terutama setelah adanya Tim Ekonomi baru yang dibentuk pada Desember 2005," jelas analis S&P Sani Hamid.Ke depan, S&P menyarankan agar hubungan antara eksekutif dan legislatif dijalin lebih erat. Hal yang menjadi tantangan adalah kemampuan pemerintah mendapatkan dukungan untuk reformasi dan mendapatkan persetujuan dari DPR dari kebijakan-kebijakannya.S&P menambahkan, peringkat utang Indonesia ini masih terhambat oleh tingginya utang luar negeri dan beban utang pemerintah. Selain itu juga masih terdapat masalah daya saing, infrastruktur, ketidakpastian hukum, korupsi dan ketenagakerjaan."Implementasi yang lebih cepat dari reformasi perpajakan, perburuhan, pembangunan infrastruktur dan struktur hukum, digabung dengan meningkatnya transparansi sektor swasta akan mempengaruhi outlook Indonesia," jelas Sani. (qom/)