Rencana 'Pelototi' Koperasi Dapat Penolakan, OJK Bilang Begini

ADVERTISEMENT

Rencana 'Pelototi' Koperasi Dapat Penolakan, OJK Bilang Begini

Angga Aliya ZRF - detikFinance
Jumat, 02 Des 2022 23:19 WIB
Ilustrasi Gedung Djuanda I dan Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Foto: Grandyos Zafna
Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal mendapat tugas baru yakni mengawasi koperasi simpan pinjam. Hal itu tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang saat ini sedang dibahas di DPR RI.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan RUU tersebut mengusulkan agar OJK mengawasi koperasi skala menengah hingga besar. Sedangkan skala kecil tetap diawasi Kemenkop UKM.

"Jadi usulan terakhir itu koperasi yang kecil-kecil masih sama Kemenkop, koperasi menengah dan besar oleh OJK," kata Ogi dalam acara OJK di Bogor, Jumat (2/12/2022).

Sayangnya dalam pembahasan sempat ada penolakan usulan pemerintah tersebut. Pasalnya hal itu berpotensi menyalahi Undang-Undang (UU) tentang Lembaga Jasa Keuangan.

"Ini RUU dibahas dengan pemerintah dan DPR, tapi ditolak kalau konsep kita begini. OJK kan mengawasi lembaga jasa keuangan, apakah koperasi simpan pinjam itu lembaga jasa keuangan? Kalau bukan, kan nanti kita meyalahi UU lembaga jasa keuangan," tutur Ogi.

Selama ini tugas OJK hanya mengawasi kinerja perbankan dan investasi yang pengumpulan dananya berasal dari masyarakat luas. Sementara koperasi simpan pinjam hanya uang yang berasal dari anggota untuk anggota.

"Istilah kita itu close loop (kalau koperasi simpan pinjam), jadi jangan di kita kalau model gitu kan kayak arisan masa masuk (diawasi) OJK," bebernya.

Sampai saat ini RUU PPSK masih dalam pembahasan di DPR. Belum diketahui kapan akan selesai.

(aid/hns)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT