Pemerintah Desak Cemex Segera Cabut Arbitrase

Jakarta - Pemerintah meminta Cemex Asia Holding segera mencabut tuntutan arbitrase di International Court Settlement for Industrial Dispute (ICSID).Hal ini menyusul rampungnya transaksi jual beli saham 24,9 persen saham PT Semen Gresik Tbk, antara Cemex dan Rajawali.Transaksi crossing sudah dilakukan di Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada perdagangan saham pukul 09:35:33 JATS, Kamis (27/7/2006).Crossing dilakukan oleh JP Morgan sebagai broker pelaksana dengan total saham sebanyak 147.694.846 unit saham atau 295.390 lot saham seharga Rp 20.050 per saham.Nilai transaksi crossing saham Semen Gresik tersebut mencapai Rp 2,961 triliun. Rajawali membeli 24,9 persen saham milik Cemex di Semen Gresik senilai US$ 337 juta.Menurut Menneg BUMN Sugiharto, Rabu malam waktu AS mestinya dana sudah diterima oleh Cemex dan hari ini sudah berlaku efektif financial closing."Oleh karena itu Cemex harus menarik kasus arbitrase dari ICSID, dan yang kedua adalah pengakhiran dari CSPA dan berlaku efektif, harapan saya hari ini dan selambat-lambatnya besok karena dokumentasi memerlukan registrasi pengadilan di New York dan juga adanya time different antara Indonesia dan New York," papar Sugiharto.Hal itu disampaikan Sugiharto di sela acara seminar implementasi good governance sebagai upaya pencegahan korupsi di BUMN di Hotel Sahid, Jalan Sudirman, Jakarta, Kamis (27/7/2006).Seharusnya, ungkap Sugiharto, sudah ada pemberitahuan dari Cemex mengenai hal tersebut pada hari ini."Sampai hari ini saya belum terima, tapi konon pemberitahuannya mesti hari ini," ujar Sugiharto.Sengketa Cemex dan pemerintah soal sengketa saham Semen Gresik masuk ke ICID New York pada 2004. Cemex mengadukan pemerintah karena dinilai telah ingkar janji terhadap isi Conditional Sales and Purchase Agreement (CSPA).Dalam akta CSPA itu, Cemex diberi opsi untuk memperbesar sahamnya menjadi mayoritas (put option). Namun karena ada penolakan dari masyarakat Sumatera Barat lantaran di dalam Semen Gresik Group ada Semen Padang, akhirnya pemerintah tidak mengabulkan hak opsi tersebut.Isi CSPA ini sangat kontroversial karena Cemex juga diberi sejumlah keistimewaan. Cemex yang hanya memiliki 24,9 persen saham Semen Gresik memiliki kekuasaan setara dengan pemerintah Indonesia yang mempunyai 51 persen saham.Dengan jumlah saham yang lebih kecil, Cemex mendapat jatah wakil direktur utama dan wakil komisaris di jajaran manajemen, yang kekuasaannya sama dengan direktur utama dan komisaris utama.Selain itu, juga setiap pengambilan keputusan oleh direktur utama dan komisaris utama yang diisi orang Indonesia harus mendapat persetujuan dari wakilnya yang diisi orang Cemex Meksiko. (ir/)