Dubes AS Soroti Pasal Moral di KUHP Baru, Bisa Berdampak Negatif ke Investasi

ADVERTISEMENT

Dubes AS Soroti Pasal Moral di KUHP Baru, Bisa Berdampak Negatif ke Investasi

Ilyas Fadilah - detikFinance
Selasa, 06 Des 2022 18:00 WIB
Sung Kim, US Special Envoy for North Korea, speaks during a meeting with his South Korean counterpart Kim Gunn and Japanese counterpart Takehiro Funakoshi at the Foreign Ministry in Seoul, South Korea, on Jun 3, 2022. (Photo: REUTERS/Kim Hong-Ji/Pool)
Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Sung Y Kim/Foto: REUTERS/Kim Hong-Ji/Pool
Jakarta -

Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Sung Y Kim, mengomentari pengesahan RKUHP menjadi undang-undang (UU). Ia menilai pengesahan KUHP bisa berdampak negatif terhadap iklim investasi Indonesia.

"Saat ini kami mencermati pembahasan Indonesia atas hukum pidananya. Kami tetap prihatin bahwa pasal-pasal moralitas yang mencoba mengatur apa yang terjadi dalam rumah tangga antara orang dewasa yang saling menyetujui dapat berdampak negatif terhadap iklim investasi Indonesia," katanya dalam acara US-Indonesia Investment Summit di Mandarin Oriental Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Ia berpendapat, melakukan kriminalisasi keputusan pribadi atau individu akan berpengaruh terhadap keputusan perusahaan. Perusahaan akan lebih mempertimbangkan apakah mereka akan berinvestasi di Indonesia.

"Hasilnya dapat mengakibatkan berkurangnya investasi asing, pariwisata, dan perjalanan." jelasnya.

Padahal menurutnya, Ajang G20 telah menunjukkan dampak positif bagi masa depan Indonesia. Ia meminta hal ini dipertahankan demi mempertahankan investor di Indonesia.

"Penting untuk melanjutkan dialog dan memastikan saling menghormati satu sama lain, termasuk orang-orang LGBTQ+," terangnya.

Sebelumnya, dilansir detikNews, DPR akhirnya mengesahkan RKUHP menjadi undang-undang. KUHP baru yang menggusur KUHP zaman penjajahan Belanda itu akan mengalami masa transisi 3 tahun dan berlaku efektif pada 2025.

"Apakah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dapat disahkan menjadi undang-undang?" ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di DPR, Selasa (6/12/2022).

"Setuju," jawab peserta rapat paripurna DPR RI.

Simak video 'RKUHP Disahkan, Ketua Komisi III: Masyarakat Tak Perlu Demo':

[Gambas:Video 20detik]



(ara/ara)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT