Asuransi Jasindo beberapa waktu lalu dikabarkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) para pegawainya. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun mempertanyakan hal tersebut.
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Rudi Hartono Bangun mencecar Direktur Utama Jasindo Andy Samuel Panggabean terkait PHK tersebut.
"Tentang pemangkasan pegawai yang sudah dilakukan Jasindo, coba jelaskan apa langkah yang mendasari Jasindo menempuh kebijakan tersebut?," ujar Rudi di Komisi VI DPR, Kamis (8/12/2022).
Dia meminta penjelasan terkait keuangan Jasindo. "Apakah keuangan Jasindo sudah gawat? Apakah ada kesalahan manajemen di masa lalu dan salah investasi seperti Jiwasraya?," tambahnya.
Dalam rapat tersebut Andy menjelaskan jika saat ini prioritas Jasindo adalah mengembalikan perusahaan agar lebih sehat.
Menurut dia, perusahaan melakukan perubahan model bisnis dan proses bisnis secara besar-besaran. "Sekarang kami punya 30 kantor, sebelumnya 73 kantor cabang. Karena semua proses kami sentralisasi, jadi kami tutup beberapa cabang dan perubahan proses bisnis," kata dia.
Hal ini yang membuat jumlah karyawan harus dikurangi. "Desember 2021 itu jumlah pegawai 800-900 orang, saat ini jumlahnya 665 orang," jelas dia.
Andy menambahkan, Jasindo juga melakukan upaya untuk penyehatan perusahaan dengan cara yang lebih mandiri.
Simak Video "Legislator PD-PKB Temui Massa Aksi, Janji Perjuangkan Hak Perangkat Desa"
[Gambas:Video 20detik]
(kil/zlf)
