KPK Ungkap Cerita Pengusaha: Nggak Ada Perizinan Gratis, Memberi Sesuatu Lumrah

KPK Ungkap Cerita Pengusaha: Nggak Ada Perizinan Gratis, Memberi Sesuatu Lumrah

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Selasa, 13 Des 2022 11:09 WIB
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata/Foto: dok. Istimewa
Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan perilaku antikorupsi di masyarakat masih sangat rendah, padahal berdasarkan survei yang dilakukan masyarakat sudah lebih paham apa saja perilaku yang koruptif. Perilaku antikorupsi ini pun masih sangat rendah di kalangan pengusaha.

"Masyarakat secara umum semakin paham kalau ditanya apa itu korupsi, cuma kalau diukur perilaku antikorupsinya mereka nggak sejalan dengan pemahamannya," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam acara peringatan Hari Korupsi di Kementerian Keuangan, disiarkan virtual, Selasa (13/12/2022).

Alex memaparkan modus-modus korupsi yang terjadi di kalangan pengusaha paling banyak terjadi saat pengusaha ingin mengurus perizinan. Banyak sekali pengusaha yang masih memberikan buah tangan kepada pejabat sebagai pelicin pengurusan perizinan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Orang masih memberikan sesuatu ke pejabat itu hal yang lumrah, orang ketika urus perizinan memberikan sesuatu itu tak membuat mereka bersalah. Tidak," ungkap Alex.

Malah kata Alex dari beberapa cerita yang dia dengar, para pengusaha sendiri yang mengatakan tidak ada perizinan yang gratis di Indonesia. Demi melancarkan bisnis pengusaha pun tak masalah untuk menyiapkan buah tangan kepada para pejabat.

ADVERTISEMENT

"Wajar saja Pak Alex, dunia bisnis seperti itu, nggak ada perizinan gratis. Mereka sampaikan itu, pengusaha-pengusaha itu, 'nggak ada perizinan gratis, kalau secara ekonomi kami masih untung nggak ada persoalan Pak Alex' begitu," cerita Alex.

Alex juga mengatakan selama ini risiko ditangkapnya pejabat yang melakukan indikasi korupsi sangat rendah. Maka dari itu, kebanyakan pejabat masih merasa nyaman-nyaman saja menerima buah tangan, termasuk untuk perizinan.

Dia menganalogikan tindak korupsi di tengah jajaran pemerintah sangat tidak mencerminkan teori ekonomi high risk high return alias risiko besar keuntungan besar. Justru korupsi yang risikonya kecil mudah saja dilakukan namun keuntungannya besar.

"Teori ekonomi itu kan ada high risk high income, risiko tinggi penghasilan tinggi. Kalau korupsi kebalikannya, risikonya rendah, tapi penghasilannya justru tinggi. Risiko orang ketahuan korupsi itu rendah. Kalau nggak ada yang lapor nggak bisa kita ungkap," tutur Alex.

Lihat juga Video: Ma'ruf Amin Samakan Korupsi dan Covid-19: Musuh Utama Seluruh Bangsa

[Gambas:Video 20detik]



(hal/hns)

Hide Ads