Jakarta -
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diminta agar tidak serta merta dalam menjalankan kebijakan Zero ODOL (Over Dimension Over Load) atau penghapusan truk obesitas pada awal 2023. Dalam menjalankan kebijakan tersebut dinilai perlu kehati-hatian dan mempertimbangkan dampak yang akan muncul.
Permintaan itu datang dari Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra, Sudewo. Dia menilai pemerintah belum siap menerapkan kebijakan zero ODOL pada 2023.
"Kalau kita lihat bagaimana kesiapannya dan bagaimana menghadapi dan mengantisipasi dampak risiko dari Zero ODOL ini, pemerintah nampaknya belum siap," kata Sudewo dalam keterangan tertulis, Minggu (25/12/2022).
Sudewo sebenarnya sependapat bahwa adanya kendaraan ODOL berdampak terhadap berbagai hal misalnya terjadinya kerusakan jalan, serta menjadi penyebab kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Meski begitu, harus ada perhitungan dampak dan risiko secara menyeluruh terhadap perekonomian jika ingin ditertibkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sayang sekali Kementerian Perhubungan maupun Kementerian Perindustrian tidak melakukan survei yang mendetail terhadap apa yang kiranya terjadi apabila Zero ODOL ini dilaksanakan," tuturnya.
Dia melihat Kementerian Perindustrian lebih maju karena bisa menyajikan data kemungkinan terjadinya inflasi sebesar 1,2% sampai 1,5%, meskipun menurutnya survei itu belum terlalu detail. Sedangkan Kementerian Perhubungan, dipandang belum melakukan survei mendetail terhadap dampak Zero ODOL jika diterapkan di 2023.
"Saya sependapat sekali dengan beberapa pakar bahwa dengan dilaksanakannya Zero ODOL, kita harus menghitung ulang berapa ongkos transportasi, berapa ongkos logistik yang harus kita keluarkan dan itu menjadi penting untuk mengambil kebijakan," ucapnya.
Bersambung ke halaman selanjutnya.
Hal lain yang juga harus dilihat menurut Sudewo adalah berapa kendaraan yang bertambah serta kapasitas jalan yang ada sekarang ini. Kemudian, apakah bila Zero ODOL diberlakukan, jalan yang sudah eksisting apakah itu jalan nasional, jalan provinsi atau jalan kabupaten, dengan bertambahnya jumlah kendaraan nanti, kapasitas jalan eksisting ini memadai atau tidak.
"Kalau tidak, ini juga akan menimbulkan persoalan baru yang akan memaksa pemerintah untuk memperlebar jalan dengan konstruksi yang sesuai dengan spesifikasi angkutan barang. Itu kan biayanya tidak murah untuk menambah lebar jalan. Ini memaksa untuk menambah pengeluaran APBN kita, sementara pos APBN kita tidak begitu bagus saat ini," cetusnya.
Hal lainnya yang perlu dihitung adalah ongkos transportasi distribusi barang itu menjadi berapa jika Zero ODOL ini diterapkan. Dia mencontohkan misalnya ongkos dari Jakarta ke Semarang dengan angkutan yang sekarang ini senilai Rp 10 juta, dan saat Zero ODOL pasti akan ada kenaikan senilai Rp 3 juta.
"Pemerintah sudah melihat hal semacam itu belum? Dan apakah juga sudah dilihat dengan adanya kenaikan tarif itu, daya beli masyarakat akan seperti apa. Apalagi Kementerian Perindustrian sudah mengatakan ini akan berkontribusi terhadap inflasi sebesar 1,2-1,5%," ungkapnya.
Karenanya, dia berharap sebelum menerapkan kebijakan Zero ODOL, Kementerian Perhubungan melakukan survei secara detail. "Jangan sampai terjadi justru kenaikan harga barang komoditi dan itu terjadi dalam waktu yang cukup lama, di situ lah terjadi inflasi. Jika itu terjadi, malah akan menjadi PR (pekerjaan rumah) berat lagi yang dirasakan masyarakat," imbuhnya.
"Maka saya meminta kepada pemerintah agar penerapan Zero ODOL di awal tahun 2023 ini layak untuk dipertimbangkan kembali atau kalau bisa ditunda hingga pemerintah sudah benar-benar siap untuk mengantisipasi terjadinya resiko dampak dari Zero ODOL itu," tambahnya.
.webp)
