.webp)
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku ditantang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mengumpulkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor perikanan hingga Rp 1 triliun.
Tantangan Sri Mulyani itu berhasil diwujudkan Trenggono karena di 2022 ini realisasi PNBP sektor perikanan sudah mencapai Rp 1,1 triliun dari target Rp 1,67 triliun. Capaian itu naik sekitar 74% dibanding realisasi 2020 yang hanya Rp 600 miliar.
"Capaian kinerja dari KKP ini salah satu indikatornya adalah PNBP dari sumber daya alam perikanan. Tertinggi itu di 2020 Rp 600 miliar, lalu di-challenge oleh Menteri Keuangan 'cobalah sampai Rp 1 triliun aja sudah luar biasa'. Kita coba dengan kondisi yang ada," kata Trenggono dalam Bincang Bahari Akhir Tahun di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (26/12/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Trenggono membeberkan realisasi PNBP terus meningkat setiap tahunnya. Dari 2020 hanya Rp 600 miliar, 2021 naik menjadi Rp 700 miliar, 2022 Rp 1,1 triliun (masih bisa meningkat) dan 2023 ditargetkan Rp 3,25 triliun.
"Jadi kita sudah lumayan. Nanti 2023 kalau kita sudah bisa berhasil menerapkan kebijakan baru salah satu dari 5 program yaitu penangkapan ikan secara terukur, basis dari PNBP itu dasarnya dari ikan yang ditangkap. Kalau itu bisa terjadi maka hasilnya kita bisa gunakan untuk pembangunan KKP yang menyeluruh dari Sabang sampai Merauke yang begitu luas," tuturnya.
Peningkatan PNBP itu menurutnya seiring perbaikan regulasi, kemudahan mengurus perizinan, serta aksi jemput bola pengurusan perizinan yang dilakukan oleh pihaknya di beberapa tempat.
Meski begitu, sampai akhir 2022 produksi perikanan tangkap diprediksi hanya tercapai sekitar 8 juta dari target 8,3 juta. Tidak tercapainya target dikarenakan ada beberapa hambatan terkait isu pelemahan ekonomi global.
"Produksi (perikanan tangkap) lebih baik dari 2021, tetapi di akhir tahun dari 8,3 juta itu kayaknya hanya tercapai sekitar 8 juta karena adanya beberapa hambatan kita tahu beberapa dunia mengalami resesi sehingga menyebabkan krisis energi dan sebagainya," ujar Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini dalam kesempatan yang sama.
(aid/das)
