Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menggaungkan sinyal bahwa kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akan segera dicabut. Langkah ini dicetuskan dengan mempertimbangkan angka kasus harian COVID-19 yang sudah berada di bawah angka 1.000 kasus.
Para ekonom pun menunjukkan berbagai pandangan menyangkut wacana ini. Salah satunya yakni kebijakan ini dinilai tidak terlalu berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi RI di 2023, mengingat sejak beberapa bulan belakangan pembatasan sudah semakin memudar.
"Sejauh ini, penghapusan PPKM tidak akan banyak mempengaruhi perekonomian Indonesia tahun depan, karena dalam praktiknya saat ini sebenarnya juga tidak banyak beda antara ada PPKM ataupun tidak," ujar Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, kepada detikcom, Rabu (28/12/2022).
Begitu pula dampaknya pada penjualan masker dan hand sanitizer. Menurut Faisal, saat ini penjualannya pun sudah berangsur-angsur menurun. Karena itulah ia mengatakan, pencabutan PPKM hanya akan meneruskan tren sebelumnya saja, meski konsumsi keduanya tetap akan lebih tinggi ketimbang saat sebelum pandemi.
Pandangan serupa juga diutarakan Direktur Segara Institut Piter Abdullah. Menurutnya, dampak PPKM saat ini sudah tidak terlalu terasa. Namun demikian, Piter mengatakan, pencabutan ini bila terwujud, tetap akan berdampak pada percepatan pemulihan ekonomi.
"Masyarakat sudah hampir pulih aktivitas nya. Tapi kalau pemerintah benar-benar menghentikan PPKM, maka hal ini tidak hanya mengembalikan aktivitas ekonomi masyarakat tetapi juga meningkatkan confident dunia usaha. Saya kira ini akan semakin mendorong percepatan pemulihan ekonomi," kata Piter.
Selaras dengan Piter, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira berpandangan, pencabutan ini akan mendorong pemulihan mobilitas masyarakat, yang juga dapat membantu Indonesia memenuhi target pertumbuhan 4,3% di 2023.
"Salah satu faktornya memang ada pemulihan mobilitas pertumbuhan masyarakat. Terutama belanja di sektor ritelnya meningkat, perdagangan besar dan ecerannya naik, kemudian masyarakat akan mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk transportasi," ujar Bhima.
Bersambung ke halaman selanjutnya.
(dna/dna)