Program Kartu Prakerja berlanjut di 2023 dengan skema normal yang fokus pada peningkatan keahlian dan bukan lagi semi bansos. Pelatihan dilakukan secara hybrid alias offline dan online.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pelatihan offline akan dimulai bertahap pada kuartal I-2023 bersamaan dengan pendaftaran Kartu Prakerja 2023. Daerah pertama yang menerapkan duluan adalah DKI Jakarta hingga Papua.
"Pelatihan offline secara bertahap diawali di 10 provinsi. Pembukaan gelombang pertama di lakukan di triwulan I-2023. Untuk tahap pertama di beberapa daerah adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Papua," kata Airlangga dalam konferensi pers, Kamis (5/1/2023).
Beberapa hal baru yang dilakukan dalam skema normal yaitu durasi pelatihan Kartu Prakerja yang semula minimal enam jam, ditingkatkan menjadi 15 jam. Total insentif yang diberikan peserta juga naik dari Rp 3,55 juta menjadi Rp 4,2 juta per individu.
Rincian insentif Kartu Prakerja 2023 adalah biaya untuk pelatihan sebesar Rp 3,5 juta (naik dari tahun sebelumnya), insentif pasca pelatihan Rp 600 ribu yang diberikan sebanyak satu kali (turun dari tahun sebelumnya), serta insentif survei sebesar Rp 100 ribu untuk dua kali pengisian survei (turun dari tahun sebelumnya).
Selama 2022, sebanyak 4.984.790 orang telah tercatat sebagai lulusan Kartu Prakerja. Anggaran yang telah dihabiskan sebesar Rp 17,84 triliun dari total anggaran Rp 18 triliun yang disiapkan atau terserap 99,12%.
"Kartu Prakerja terbukti meningkatkan skill, peningkatan inklusi keuangan, sekaligus membantu daya beli masyarakat dengan skema semi bansos," ujar Airlangga.
Simak Video "Rp 71,2 M Dana Sudah Mengalir Buat 29 Ribu Penerima Prakerja di Pulau Nias"
(aid/ara)