.webp)
Menurut Nasim seharusnya pemerintah di awal memperbaiki dulu persoalan data beras di dalam negeri. Kementerian Perdagangan dan Perum Bulog menyampaikan bahwa cadangan beras pemerintah (CBP) tidak memenuhi target 1,2 juta ton.
Perum Bulog meyakini data pasokan beras yang disampaikan Kementan dan BPS tidak sesuai fakta dilapangan. Sebab, Hingga 21 Desember 2022, Stok beras Bulog hanya tercatat sebesar 399.160 ton.
"Sepertinya perlu penertiban (data) di lapangan terkait cadangan ini. Apakah benar cadangan Beras Bulog sedemikian mengkhawatirkan?" ungkap Nasim.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di sisi lain, Kementerian Pertanian dengan berpijak pada data yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan produksi beras di tahun 2022 masih sangat mencukupi kebutuhan domestik karena mengalami surplus sebesar 1,74 juta ton
Surplusnya pasokan beras, kata Nasim, semestinya bisa dimaksimalkan dengan baik oleh para pengambil kebijakan agar goncangan harga tidak bergerak liar dan petani juga bisa menikmati jerih payahnya selama berproduksi yang biayanya kian tahun kian meningkat. Oleh sebab itu dia menyayangkan pemerintah akhirnya menyetujui adanya impor beras sebanyak 500.000 ton.
"(Jika berpegang pada data BPS) Stok di akhir tahun 2022 telah carry over untuk masuk di tahun 2023. Maka seharusnya kebijakan impor perlu ditinjau ulang," kata Nasim.
"Kami berharap Pemerintah tegas menertibkan para menterinya, sebab wacana impor beras sebenarnya pernah ditentang oleh Kementerian Pertanian karena stok beras Indonesia mencukupi. Tapi, Kementerian Perdagangan yang bersikukuh harus impor," tutupnya.
(ada/fdl)
