.webp)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan ada kementerian/lembaga (K/L) yang melobi agar penilaian reformasi birokrasi (RB) di instansinya dinaikkan. Hal itu terkait penyesuaian besaran tunjangan kinerja (tukin).
Hal itu Anas laporkan langsung di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) se-Indonesia, Selasa (17/1/2023). Sayangnya tidak disebut siapa kementerian/lembaga yang dimaksud.
"Selama ini kementerian/lembaga menghubungi kami kadang minta nilai RB-nya dinaikkan. Supaya apa? Supaya tunjangan kinerjanya naik," ungkap Anas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika penilaian reformasi birokrasi hanya dikaitkan dengan besaran tukin, kata Anas, target prioritas presiden tidak akan tercapai. Oleh karena itu, Kementerian PAN-RB memandang reformasi birokrasi tematik harus diperjelas.
"Ke depan ini reformasi birokrasi kita lebih tematik, lebih fokus. Selama ini kita sibuk mengurus di hilirnya," ujar Anas.
Ke depan, tema yang akan dinilai oleh Kementerian PAN-RB adalah reformasi birokrasi tematik tentang pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, belanja produk dalam negeri lewat e-catalog, dan inflasi.
"Selama ini kadang pengukurannya masih dari administrasi, tapi ke depan arahan Bapak Presiden minta dampaknya terukur. Kalau Pemda RB-nya bagus, berarti kemiskinannya pasti turun. Kalau di Pemda RB-nya bagus, pelayanan investasi bagus, pasti investasinya bertambah," ucapnya.
(aid/ara)
