Review GSP oleh AS Normal

Jakarta - Departemen Perdagangan (Depdag) menilai review yang dilakukan oleh AS untuk program Generalized System of Preferences (GSP) adalah normal. Depdag mengaku sudah mendapatkan penjelasan dari US Trade Representative (USTR). "Yang sedang terjadi adalah review oleh kongres atas GSP authority yang secara normal dan prosedural habis masa berlaku sekitar 4 tahun. So, ini normal," ujar Kepala Humas Depdag Imam Pambagyo dalam siaran persnya, Rabu (9/7/2006).Sebelumnya, Perwakilan perdagangan AS, Susan Schwab mengatakan, pemerintah AS tengah mempertimbangkan sejumlah negara akan dikeluarkan dari program GSP. Program GSP ini memberikan sejumlah keistimewaan berupa bebas pajak untuk produk-produk dari 133 negara berkembang. Menurut berita yang dilansir dari AFP, review itu terutama berkaitan dengan keprihatinan dari Kongres AS bahwa keistimewaan itu hanya menguntungkan beberapa negara saja seperti Brasil dan India. Padahal dua negara itu bertentangan dengan AS dalam perundingan di WTO.AS kini juga tengah meminta pendapat publik untuk kriteria baru GSP. Jika tiga kriteria itu betul-betul diterapkan, maka Indonesia terancam akan kehilangan hak istimewanya.Imam menambahkan, dalam proses review tersebut, memang akan ditambahkan sejumlah kriteria-kriteria baru GSP untuk negara-negara yang mendapatkan keuntungan dari GSP."Misalnya market share di pasar impor AS dibawah x persen dan atau nilai ekspor ke AS dibawah 100 Juta US$ atau jumlah lain yg ditentukan kongres," jelasnya. Selain itu, lanjut Imam, GSP diberikan secara unilateral, artinya merupakan hak pemberi fasilitas dan biasanya tidak bisa dinegosiasikan. Namun berdasarkan pengalaman Imam yang merupakan mantan atase perdagangan RI di Washington, hal negara berkembang dapat melakukan pendekatan."Negara berkembang dapat lakukan pendekatan agar tetap dapatkan GSP benefits sepanjang masih dimungkinkan dalam koridor kebijakan umum GSP AS," tegas Imam. (qom/)