Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung ucapan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang beberapa kali mengeluarkan pendapat soal operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pernyataan Jokowi itu ada dalam rapat mengenai indeks persepsi korupsi (IPK).
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pernyataan Luhut dinilai Jokowi mempengaruhi indeks persepsi korupsi (IPK). Mahfud bilang Jokowi menyebut akibat pernyataan Luhut, seakan-akan pemerintah tak mau ada OTT.
"Memang tadi disampaikan di dalam rapat bahwa ini juga mempengaruhi turunnya indeks seakan-akan pemerintah itu nggak mau OTT. Tetapi apakah itu betul, apa tidak itu nanti kita di rapat berikut. Itu tadi dibahas juga karena itu dianggap baik oleh masyarakat sipil yang akan diundang, lembaga-lembaga yang akan diundang," tutur Mahfud di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (6/2/2023).
Mahfud juga mengatakan pernyataan Luhut juga dinilai oleh Ketua KPK Firli Bahuri sangat berpengaruh. Bahkan disebut IPK sempat anjlok saat pernyataan Luhut atas OTT KPK keluar.
"Tadi dari hitung-hitungan Ketua KPK memang itu sangat berpengaruh sehingga agak anjlok dalam minggu-minggu saat itu," jelasnya.
Meski demikian, Mahfud menegaskan pemerintah tetap teguh akan memerangi korupsi. Nantinya Jokowi menyampaikan secara resmi berkaitan dengan tanggapan hasil IPK Indonesia.
"Nanti arahan khusus presiden itu mungkin 2 atau 3 hari ke depan untuk menyikapi ini secara lebih formil, melembaga dan bernegara. Yang jelas kita akan terus berperang melawan korupsi dan hasilnya sebenarnya sudah cukup bagus cuma itu perubahan indikator, perubahan lembaga yang diagregat itu ya tidak apa-apa," jelasnya.
Ucapan Luhut soal OTT di halaman berikutnya.
Simak Video 'Harapan Menko Luhut Tekan OTT dari Program SPBE':
