Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mengungkapkan pihak swasta tidak ada yang mau memberikan layanan bus perintis di daerah terpencil yang ada di Indonesia.
Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Suharto mengatakan selama ini perusahaan swasta selalu berpikiran layanan perintis adalah layanan bermodal tinggi dengan untung yang minim.
Padahal dalam biaya operasional kendaraan (BOK) pada layanan perintis Kemenhub membuat hitung-hitungan agar layanan perintis bisa untung minimal 10%. Namun saat ditawarkan ke berbagai perusahaan swasta tidak ada yang mau.
"Dalam BOK kita ada 10% untungnya, itu pun kita tawarkan ke swasta cuma swasta banyak yang nggak mau," ungkap Suharto dalam forum diskusi di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Selasa (7/2/2023).
Ujungnya, semua layanan perintis akhirnya dilakukan dengan mekanisme penugasan. Umumnya hal itu ditugaskan kepada Perum Damri selaku BUMN pengelola transportasi.
"Akhirnya ini penugasan, biasanya untuk Perum Damri untuk menjalankan keperintisan. Karena Perum Damri kan darahnya pemerintah. Hampir mayoritas perintis itu diselenggarakan Damri. Karena swasta kebanyakan nggak mau, karena rugi," ujar Suharto.
Suharto pun mengimbau agar pihak swasta mau juga ikut andil dalam program perintis. Dia menjamin perusahaan akan tetap mendapat keuntungan meskipun tak sebanyak operasional di kota besar.
"Kita banyak sekali perbaikan terhadap biaya struktur operasional kendaraan, ini sudah pasti untung tapi nggak seuntung di pusat kota, sehingga hal-hal yang dikhawatirkan, akan ada pendapatan di bawah 10% minim kita sudah revisi," ungkap Suharto.
"Mari swasta kita ajak, cuma hingga saat ini mereka nggak ada yang mau meskipun sudah kita ajak. Mereka lebih mau yang demand-nya pasti," pungkasnya.
(hal/das)
