.webp)
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Gerindra, Abdul Wachid meminta Menteri Sosial Tri Rismaharini mengklarifikasi soal heboh anggaran kemiskinan Rp 500 triliun dipakai rapat di hotel. Ia menilai hal tersebut keliru.
"Karena media bu menyampaikan soal Rp 500 triliun, itu saya termasuk mitra Kemensos kebakaran jenggot. Karena bahasanya di situ banyak digunakan untuk studi banding, banyak digunakan untuk rapat-rapat di hotel," katanya dalam rapat bersama Kemensos di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (8/2/2023).
Menurutnya tidak benar anggaran Rp 500 triliun digunakan untuk rapat di hotel, karena anggarannya pun tidak ada.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ibu Mensos kan mitranya kami, rapat-rapat di hotel otomatis Komisi VIII. Saya kebakaran jenggot waktu itu. Saya sampaikan nggak bener nih Rp 500 triliun. Anggarannya aja nggak ada Rp 500 triliun, Rp 100 triliun aja nggak ada," sambungnya.
Ia menuduh pihak yang melontarkan pernyataan soal anggaran kemiskinan sedang cari muka. Mengingat waktunya mendekati masa akhir jabatan.
"Ini mohon maaf ini adalah teman ibu sendiri yang dari 'merah' ini saling cari muka. Ini nggak bener. Saya sampaikan menteri Jokowi di akhir jabatan saling umbar suara nggak jelas. Jangan cari muka dong, ini Kemensos jangan sampai jadi pembenaran ini," jelasnya.
Hal senada juga disampaikan anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Golkar Jhon Kenedy Azis. Ia meminta Risma segera mengklarifikasi soal anggaran Rp 500 triliun.
"Viral sekarang adalah tentang dana bansos sebesar Rp 500 triliun ini mungkin kesempatan ibu untuk mengklarifikasi. Betul, Kemensos di bawah mitra Komisi VIII, tapi setahu saya anggarannya nggak sebanyak itu. Seperlimanya pun tidak ada, anggarannya dari mana itu?," tanyanya.
Sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyentil penggunaan anggaran kemiskinan di kementerian dan lembaga (K/L). Menurutnya anggaran tersebut hampir Rp 500 triliun, namun penggunaannya tidak sejalan dengan target Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Anas sangat menyayangkan, anggaran yang digelontorkan pemerintah hingga Rp 500 triliun justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding.
"Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (K/L), tapi tidak in line dengan target Pak Presiden karena, K/L sibuk dengan urusan masing-masing," kata Anas, dalam acara Sosialisasi PermenPANRB No.1/2023, di Grand Sahid Raya, Jakarta Pusat, Jumat (27/01/2023).
Simak Video 'Kemiskinan RI Tembus 26 Juta, 2024 Yakin Nihil Kemiskinan Ekstrem?':
