Soal Evaluasi Ongkos Pesawat Haji, Erick: Jangan Sampai Garuda Sakit Lagi

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menanggapi soal evaluasi biaya transportasi haji yang ditawarkan maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia. Erick mengungkap ada berbagai cara untuk menurunkan biaya transportasi tersebut.

Namun, dalam hal Garuda Indonesia, Erick mengingatkan agar penugasannya jangan sampai membuat BUMN penerbangan itu mengalami kerugian lagi. Pasalnya saat ini Garuda Indonesia telah melakukan restrukturisasi.

"BUMN membantu kita terbuka selama konteks B to B. Jangan sampai disalahkan kalau ada apa apa lagi. Jangan sampai Garuda yang baru direstrukturisasi ada penugasan lagi, nah sakit lagi. Itu konteks itu, jadi selama itu B to B," tutur Erick kepada awak media saat ditemui usai rapat dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (13/2/2023).

Erick menyebutkan, salah satu cara untuk menurunkan harga tiket penerbangan haji dengan menurunkan biaya avtur pesawat. Ia menyebut biaya avtur tersebut bisa saja diberikan kompensasi.

"Misalnya dibantu kompensasi. Contoh dari porsi SKK migas itu kan ada pajaknya apanya saya lupa. Selama BUMN membantu, kita terbuka selama konteks B to B," jelasnya.

Erick juga menyoroti soal dugaan mark up atau melebihkan harga pada gelang haji yang dipasang oleh Kementerian Agama (Kemenag). Menurutnya, ada peluang jika BUMN bank membantu dalam hal suplai gelang tersebut.

"Isu gelang saya juga mengikuti baca di media, mestinya Rp 1 miliar jadi Rp 5 miliar. Kalau BSI bisa bantu kenapa tidak? Tetapi kan ada B to B. Kalau BSI menyuplai gelang, (jemaah) jadi nasabah BSI itu kan menolong," tutupnya.

Berkaitan dengan biaya penerbangan haji, sebelumnya anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, meminta Menteri BUMN Erick Thohir segera menghitung ulang biaya transportasi haji yang ditawarkan maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia.

Usulan itu disampaikan Andre dalam Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri BUMN, sebagai respons Gerindra atas wacana kenaikan komponen biaya haji tahun 2023 yang harus ditanggung jamaah. Rapat tersebut digelar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/2/2023).

"Sebagai anggota Komisi VI dari Fraksi Gerindra, karena ini memang instruksi ketua fraksi kami untuk menyampaikan ini langsung kepada Pak Menteri sebagai Pembina Garuda, untuk menghitung ulang, mengevaluasi ulang dan mengkaji ulang biaya ongkos transportasi haji yang ditawarkan Garuda, agar apa, agar bisa meringankan jemaah haji. Agar umat Islam yang 70% sulit itu, yang menabung rupiah demi rupiah puluhan tahun, bisa berangkat haji," kata Andre.